Pelantikan DPRD Sulteng 2024 Diwarnai Aksi Demo: Aliansi Desak 11 Tuntutan Agraria dan Sosial

Isu Morowali: Pekerja dan Lingkungan Terdampak

Aliansi ini juga menyoroti kondisi pekerja di kawasan industri Morowali dan Morowali Utara. Mereka menuntut perlindungan serta pemenuhan hak-hak kelas pekerja di daerah tersebut. Selain itu, mereka meminta penghentian Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Captive di kawasan industri Morowali, yang mereka nilai merusak lingkungan dan tidak memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar.

"Morowali bukan hanya tentang industri. Di sana, banyak pekerja yang hak-haknya diabaikan, dan lingkungan yang dirusak oleh PLTU Captive. Ini harus segera dihentikan," ujar salah seorang orator aksi.

Morowali memang kerap menjadi perhatian, terutama karena investasi besar-besaran di sektor pertambangan dan industri telah memicu ketegangan antara kebutuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan.

Komersialisasi Pendidikan dan Pengawasan Perusahaan

Pendidikan juga tidak lepas dari tuntutan mereka. Aliansi ini menolak tegas komersialisasi pendidikan di perguruan tinggi Sulawesi Tengah. Mereka menilai bahwa pendidikan seharusnya menjadi hak dasar, bukan komoditas yang hanya bisa diakses oleh mereka yang mampu secara finansial.

"Anak-anak kita tidak seharusnya disuruh membayar mahal hanya untuk bisa sekolah. Pendidikan itu hak dasar," seru salah satu orator.

Tak hanya itu, mereka juga menuntut audit terhadap perusahaan-perusahaan tambang, kehutanan, dan perkebunan sawit di Sulteng yang bermasalah. Menurut mereka, perusahaan-perusahaan tersebut seringkali terlibat dalam perusakan lingkungan dan pelanggaran hak asasi manusia tanpa ada pengawasan yang memadai dari pemerintah.

Menanti Respons dari DPRD yang Baru Dilantik

Dengan sebelas tuntutan tersebut, aliansi perjuangan rakyat Sulteng berharap para anggota DPRD yang baru dilantik dapat segera merespons dan mengambil tindakan nyata. Mereka menegaskan bahwa suara rakyat tidak boleh diabaikan, terutama dalam isu-isu yang menyangkut hak-hak dasar dan keadilan sosial.

Kini, perhatian publik tertuju pada langkah apa yang akan diambil oleh DPRD. Apakah tuntutan ini akan didengarkan, atau justru diabaikan seperti banyak kasus sebelumnya? Waktu yang akan menjawab.