Sulawesitoday - Gerbang kantor Bupati Langkat itu akhirnya menyerah. Besinya ambruk setelah didorong ribuan warga yang sudah kepanasan sejak siang. Tapi, di ujung hari yang melelahkan itu, kemarahan warga luluh bukan oleh uang tunai, melainkan oleh selembar tiket pesawat.
Senin sore kemarin, Stabat membara. Ribuan orang tumplek blek di Jalan Tengku Amir Hamzah. Mereka menagih janji yang hanyut bersama banjir November tahun lalu: Jaminan Hidup (Jadup) dan stimulan ekonomi. Bayangkan, sejak akhir 2025 mereka menunggu. Sekarang sudah April 2026. Perut tidak bisa diajak kompromi soal birokrasi.
Massa mulai bergerak pukul 12.30 WIB. Longmarch dari kantor DPRD ke kantor Bupati. Panas. Emosi. Aksi saling dorong dengan Satpol PP dan polisi tak terelakan. Puncaknya, pintu gerbang utama roboh. Warga merangsek masuk ke halaman. Mereka mau kejelasan soal uang Rp5 juta per KK dan ganti rugi perabot Rp8 juta yang tak kunjung cair.
Syah Afandin, sang Bupati, sebenarnya tidak ada di tempat. Beliau sedang di Jakarta. Urusan pertanian. Tapi, kabar gerbang roboh rupanya sampai ke telinganya lebih cepat dari jadwal boarding pesawat.
Pukul 18.20 WIB, saat azan Magrib baru saja lewat, Afandin muncul di Alun-alun Pendopo. Wajahnya tampak lelah. Begitu berdiri di depan warga, dia tidak langsung bicara soal angka. Dia mengeluarkan sesuatu dari sakunya.
"Mestinya saya pulangnya jam 5 sore, tapi begitu denger ini, saya geser jam 3 dan Alhamdulillah dapat," ucap Afandin sambil menunjukkan tiket pesawatnya ke arah massa.
Itu jurus jitu. Warga yang tadinya berteriak-teriak, mendadak senyap. Ada semacam rasa "dihargai" ketika melihat pemimpinnya pontang-panting memajukan jadwal terbang demi menemui mereka.
Afandin mengakui, urusan perut 240 ribu jiwa korban banjir di Langkat memang belum tuntas. Pendataan berantakan. Banyak yang tercecer. "Korban banjir di Langkat sekitar 240 ribu jiwa dan yang belum terdata, kita akan perbaiki datanya supaya yang belum menerima nanti dimaksukan datanya," terangnya dengan nada persuasif.
Tapi janji tinggallah janji kalau tidak ada bukti. Menyadari hal itu, sang Bupati melempar tawaran menarik. Dia akan ke Jakarta lagi. Kali ini ke Kementerian Sosial. Hebatnya, dia tidak mau berangkat sendirian untuk "melobi" pusat.
"Saya akan menghadap Menteri Sosial, saya minta satu koordinator warga mendampingi agar bisa menjelaskan kondisi sebenarnya di lapangan," tegasnya.
Taktik mengajak perwakilan warga ke Jakarta ini cerdas. Ini bukan sekadar urusan dinas, tapi melibatkan "saksi mata" kegelisahan rakyat. Dengan begitu, tak ada lagi prasangka kalau bantuan tertahan di laci meja pejabat daerah.
Kebakaran 1000 Rumah Apung di Sandakan Malaysia, Kemlu RI Pastikan WNI Selamat