Sulawesitoday - Masa depan Indonesia berada dalam ancaman serius akibat kerusakan sistem hukum nasional. Kondisi penegakan hukum saat ini dinilai telah keluar dari koridor demokrasi yang sehat.
"Sekarang kita sedang kehilangan arah hukum yang benar, kehilangan sukma hukum," kata Mahfud MD di Sekolah Partai PDI-P, Jakarta Selatan, Jumat, 14 Juni 2024.
Penyalahgunaan wewenang makin marak terjadi di berbagai tingkatan lembaga negara. Praktik penyimpangan tersebut kini dapat ditemukan dengan mudah dalam kehidupan sehari-hari.
Sistem demokrasi dipastikan gagal berjalan tanpa penegakan aturan yang bersih. Hubungan kedua fondasi negara ini bersifat saling mengikat dan tidak terpisahkan.
Guru Besar Universitas Islam Indonesia ini menyoroti bahaya penyimpangan aturan. Praktik manipulasi hukum mengancam keberlangsungan hidup bangsa dalam jangka panjang.
Baca Juga: Mahfud MD Bongkar Sengkarut Kuota Haji: Celah di Balik Diskresi
"Dasar teorinya ada, praktik di lapangannya bisa kita comot sembarang waktu," ujar Mahfud MD saat mengisi materi kuliah.
Konsep keadilan substantif harus menjadi panglima dalam setiap pengambilan keputusan. Pendekatan hukum progresif menjadi jalan keluar utama untuk membenahi krisis ini.
Penerapan aturan tidak boleh sekadar formalitas di atas kertas semata. Aparat penegak hukum wajib mempertimbangkan nilai keadilan nyata bagi masyarakat luas.
PDI Perjuangan menggelar forum khusus guna memperkuat pemahaman aturan para kader. Kegiatan edukasi politik ini dijadwalkan berlangsung rutin selama satu bulan penuh.
"Sekolah hukum resmi dibuka untuk membekali seluruh kader partai," tutur Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto pada kesempatan sama.