Sulawesitoday - Kawasan pesisir Desa Palasa terancam sapuan gelombang laut akibat benteng penahan abrasi yang tidak lagi memadai.
"Kami segera berkoordinasi dengan dinas terkait untuk melakukan kajian teknis penanganan jangka pendek dan panjang," kata Erwin Burase pada Sabtu, 25 Juli 2026.
Pemkab Parigi Moutong kehabisan cara menahan laju air laut di Dusun I. Pengikisan garis pantai kian ganas mendekati rumah warga.
Tanggul pemecah ombak lama kini sudah tidak berfungsi optimal. Ketinggian struktur beton tergerus limpasan air laut saat ombak pasang.
Sebagian kawasan pesisir bahkan sama sekali belum berbenteng. Deretan rumah warga berdiri pasrah tanpa perlindungan penahan gelombang.
Baca Juga: Modus Japre Disinyalir Kurangi Jatah Solar Bersubsidi Nelayan Parigi Moutong
Jarak tanggul kosong mencapai ratusan meter di sisi selatan. Area ini menjadi jalur utama masuknya air laut ke pemukiman.
Dinas PUPRP dan BPBD langsung menerjunkan tim teknis. Pengukuran mendesak dilakukan untuk menghitung kebutuhan anggaran konstruksi.
Biaya penanganan abrasi pantai menembus angka yang sangat tinggi. Kas daerah tidak sanggup menanggung seluruh pembangunan fisik secara mandiri.
Pemerintah daerah melayangkan berkas usulan bantuan dana darurat. Proposal penanganan abrasi dikirim langsung ke provinsi dan pusat.
"Kolaborasi pemerintah daerah dan pusat menjadi kunci utama penanganan pesisir ini," ujar Erwin Burase.
Ancaman abrasi terus mengintai keselamatan ratusan jiwa warga pesisir. Kerusakan infrastruktur publik berpotensi meluas jika penanganan fisik tertunda.
Pemerintah daerah berjanji mengawal usulan anggaran di tingkat pusat. Keselamatan warga pesisir Palasa menjadi prioritas penanganan bencana wilayah.
"Pemerintah kabupaten berkomitmen hadir memberikan perlindungan penuh bagi masyarakat pesisir," tutup Erwin Burase.