Sulawesitoday - Suasana panas menyelimuti Kota Gorontalo pada Rabu, 16 April 2025, usai sejumlah massa yang mengatasnamakan Forum Aliansi Paguyuban se-Gorontalo melakukan aksi demonstrasi dan menyegel kantor Bank SulutGo.
Aksi ini merupakan respon tegas atas kekecewaan mendalam terkait Rapat Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang mengecewakan Pemprov Gorontalo.
Dalam rapat tersebut, tak satupun perwakilan dari Pemerintah Provinsi Gorontalo berhasil memperoleh kursi di dewan komisaris Bank SulutGo.
Keputusan mendadak yang menggantikan satu komisaris dari Gorontalo ini memicu kemarahan massa, yang menilai langkah tersebut sebagai bentuk pengabaian terhadap potensi dan kontribusi daerah.
Massa menuding adanya praktik lobi politik yang dilakukan untuk menawarkan posisi direksi dan komisaris, namun dianggap tidak transparan serta merugikan kepentingan lokal.
Pada aksi demonstrasi yang digelar di kantor pusat Bank SulutGo, massa menggunakan spanduk dan selotip hitam sebagai simbol penolakan terhadap kebijakan tersebut.
Selain menuntut penarikan saham dan dana Pemprov Gorontalo dari bank yang kontroversial itu, mereka juga mendesak agar dana tersebut segera dipindahkan ke institusi keuangan lain yang diyakini lebih menghargai daerah.
Tuntutan massa disertai ancaman penyegelan besar-besaran di seluruh cabang Bank SulutGo di Provinsi Gorontalo apabila permintaan tidak segera dikabulkan.
Pihak Bank SulutGo mengaku terkejut melihat gelombang aksi demonstrasi tersebut.
Pihak bank menyatakan, “Kami belum pernah menyangka bahwa isu keterwakilan ini akan menimbulkan kegaduhan seperti sekarang. Kami berharap persoalan dapat diselesaikan secara internal dan damai, tanpa menimbulkan perpecahan antara wilayah.”
Pernyataan tersebut seakan memberi sinyal bahwa pihak bank siap untuk membuka dialog guna meredam ketegangan.
Aksi demonstrasi ini menyoroti ketidakpuasan masyarakat atas praktik internal yang dinilai tidak adil serta cerminan adanya gesekan politik antara Pemprov Gorontalo dengan pihak manajemen Bank SulutGo.
Para pengamat menilai, langkah tegas massa bisa menjadi titik balik bagi pengaturan struktur dewan komisaris di bank gabungan tersebut.
Baca Juga: Rutan Ini Gegerkan Publik Usai Video Viral Napi Dugem di Sel Tahanan