Sulawesitoday - Ketatnya pengawasan distribusi solar di Kota Palu menjadi sorotan serius Ketua Hiswana Migas Sulawesi Tengah, Muhammad Abdulkadir Badjamal.
Menurutnya, sebagai kota industri, Palu memerlukan pasokan solar yang stabil dan mencukupi kebutuhan pabrik serta angkutan logistik.
Abdulkadir menduga maraknya mafia BBM yang menyedot jatah solar untuk dipasok ke sektor industri menjadi penyebab utama penguatan kontrol di Palu dan beberapa kabupaten lain.
“Kami meminta dukungan pemerintah untuk mengajukan tambahan kuota, agar pasokan tidak terus tercekik,” ujarnya.
Lebih lanjut, Abdulkadir menyinggung ketimpangan alokasi LPG bersubsidi dan solar di Sulawesi Tengah.
Di Morowali, pertumbuhan pendatang membuat kebutuhan LPG melonjak hingga melebihi kuota wilayah lain lebih dari 50 persen. Sebaliknya, Kota Palu mengalami penurunan kuota secara berturut-turut.
“Kelangkaan yang terjadi bukan semata distribusi, melainkan alokasi yang tidak mencerminkan realita di lapangan,” jelasnya.
Menanggapi permasalahan tersebut, Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, mengungkapkan bahwa langkah awal telah dilakukan dengan menemui Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) di Jakarta.
Hasil pertemuan itu memunculkan komitmen pembangunan Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE) di Kabupaten Poso.
“Ini merupakan upaya strategis untuk memperkuat infrastruktur distribusi energi kita,” kata Anwar.
Anwar menekankan pentingnya sinergi antara Hiswana Migas dan pemerintah daerah. Ia menilai, lobi dan advokasi selama ini belum maksimal, terutama kepada Kementerian ESDM dan BPH Migas.
Dengan pendekatan yang tepat, peluang mendapatkan tambahan kuota serta peningkatan fasilitas akan terbuka lebar.
Pertemuan pada Kamis (17/4/2025) di ruang kerja gubernur, yang juga dihadiri Wakil Gubernur Reny A. Lamadjido, menjadi forum Hiswana Migas Sulteng menyampaikan laporan kendala distribusi energi.