Sulawesitoday - Di halaman kantor Dinas Lingkungan Hidup Parigi Moutong, mobil-mobil sampah parkir dalam formasi darurat. Diam, tapi berbicara keras. Sudah dua hari mereka tak bergerak. Bukan karena rusak. Tapi karena satu-satunya jalan ke TPA Jononunu ditutup warga.
Blokade dimulai Selasa malam, 13 Mei. Bukan demo biasa. Bukan pula aksi dadakan. Warga Desa Jononunu menutup akses dengan jelas: mereka tak ingin tanah mereka jadi kuburan baru. Bukan untuk orang, tapi untuk lumpur tinja—alias IPLT—yang katanya akan dibangun diam-diam.
“Kalau dilihat dari spanduk yang dipasang, nggak ada yang langsung menyebut DLH,” ujar Maryam Tagunu, Kepala Dinas. Tapi jalan tetap jalan. Dan itu satu-satunya yang bisa dilewati truk-truk pengangkut bau tak diinginkan itu.
Maryam mengakui: DLH mandek total. Petugasnya mulai lelah, bahkan stres, tak tahu harus buang ke mana. “Kami sudah ke camat, ke kantor desa. Tapi belum ada celah solusi,” katanya.
Dan yang lebih membingungkan: kabarnya, pembangunan IPLT itu… belum tentu jadi dalam waktu dekat. Tapi kabar itu hanya bisik-bisik. Tak ada suara resmi yang turun dari langit birokrasi.
Maryam, yang tak ingin dijadikan tameng, punya harapan sederhana: “Kalau belum dibangun, ya bilang saja. Jangan kami yang kena dampaknya. Sampah itu ada setiap hari.”
Sementara itu, sampah makin mendesak. Di jalan, di halaman, dan pelan-pelan, di ruang sabar warga.
Baca Juga: Viral Aksi Tutup Jalan di Jononunu Parigi Moutong, Wargs Tolak Limbah IPLT
Jika blokade bertahan, jika tak ada kompromi, maka bukan hanya DLH yang akan panik. Kota akan belajar satu hal: sampah tak pernah bisa menunggu, apalagi menawar.
Karena kalau yang dibuang tak punya tempat berlabuh, maka yang bau bukan cuma tumpukannya—tapi juga kebijakan yang tak jelas ujung pangkalnya.