Sulawesitoday - Washington tengah memutar otak. Bukan soal strategi militer di Timur Tengah yang bikin pening, melainkan urusan perut warga Gaza yang terus merana.
Amerika Serikat kini serius mempertimbangkan gelontoran bantuan kemanusiaan jumbo, sekitar $500 juta atau setara Rp 8,09 triliun, yang kabarnya bakal disalurkan via entitas baru bernama Gaza Humanitarian Foundation (GHF).
Sebuah niat mulia yang, jika disetujui, bisa jadi jembatan baru di tengah krisis kemanusiaan akut.
Informasi ini, seperti bisik-bisik yang keluar dari sejumlah pejabat Departemen Luar Negeri AS pada Jumat kemarin, bukan sekadar angin lalu. GHF sendiri bukanlah pemain kemarin sore.
Ia lahir dari rahim dukungan pemerintah AS dan Israel, punya satu misi suci: menyalurkan logistik ke warga Palestina tanpa sedikit pun menyentuh Hamas.
Beberapa pekan belakangan, GHF juga sudah unjuk gigi, menyalurkan pasokan makanan di beberapa titik di Gaza.
Jika rencana ini mulus, Negeri Paman Sam bakal jadi jangkar utama pendanaan GHF, dengan kendali signifikan di balik layar distribusi bantuan.
Namun, di balik niat baik itu, ada secercah bayangan kekhawatiran. Beberapa pejabat AS tak bisa menyembunyikan gundah mereka. Risiko keamanan yang menganga lebar di pusat-pusat distribusi, ditambah potensi insiden korban massal, bisa jadi bom waktu.
Jika itu meledak, tanggung jawab hukum dan politik bakal langsung tertumpu pada Washington, ibarat duri dalam daging yang mengganggu niat mulia.
Hingga kini, baik pemerintah Israel maupun GHF masih pelit bicara soal detail pendanaan dan mekanisme distribusinya. Semua masih terbungkus rapat dalam selubung misteri.
Langkah ini, patut dicatat, muncul di tengah sorotan tajam publik terhadap peran AS dalam konflik Gaza. Sejak palu perang Israel-Hamas diketuk Oktober 2023, AS sudah setia menggelontorkan bantuan militer ke Israel, tak kurang dari $17,9 miliar.
Baca Juga: Raja Ampat di Persimpangan Tambang, Otoritas Daerah Tak Berdaya Lindungi Surga Bahari
Di sisi lain, AS juga masih membekukan dana untuk Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) sampai Maret 2025, sebuah keputusan yang memicu keriuhan dan kekhawatiran krisis kemanusiaan kian parah.
Maka, tak salah jika banyak yang menilai, rencana pendanaan GHF ini adalah cara Washington berbelok, menyeimbangkan teropong dukungannya kepada Israel dengan kepeduliannya pada derita warga sipil Palestina. Sebuah manuver yang rumit, penuh risiko, tapi juga mengandung harapan.