KPU memiliki tenggat lima hari kerja untuk verifikasi. Bupati atau walikota diberi waktu maksimal tujuh hari menyampaikan usulan ke gubernur. Gubernur mendapat waktu 14 hari untuk meresmikan PAW.
Dalam prakteknya, proses sering memakan waktu lebih lama. Kelengkapan dokumen menjadi faktor penunda utama. Koordinasi antar lembaga juga tidak selalu berjalan mulus.
Pengalaman di daerah lain menunjukkan variasi waktu signifikan. PAW tercepat bisa selesai dalam hitungan minggu. Kasus terumit bisa berlangsung berbulan-bulan bahkan setahun.
"Birokrasi memang panjang, tapi ini untuk menjamin transparansi," kata seorang praktisi hukum tata negara yang enggan disebutkan namanya. Mekanisme bertahap dimaksudkan mencegah penyalahgunaan kekuasaan.
Sementara proses PAW berlangsung, kursi Moridu di DPRD tetap kosong. Fraksi PDIP harus beradaptasi dengan berkurangnya jumlah anggota. Kinerja legislatif diharapkan tidak terganggu.
Kasus Moridu menjadi reminder bagi anggota dewan lainnya. Tindakan di luar panggung politik tetap bisa berdampak pada karier. Media sosial mempercepat penyebaran informasi.
Partai politik kini lebih ketat mengawasi kader. Pendidikan politik dan etika menjadi prioritas. Citra partai tidak boleh ternoda oleh ulah oknum.
-
Apakah Proses PAW Mempengaruhi Kinerja DPRD?
Kekosongan kursi legislatif pasti berdampak. Jumlah anggota DPRD Gorontalo berkurang satu orang. Fraksi PDIP harus menyesuaikan strategi politik.
Dalam rapat-rapat penting, suara fraksi otomatis berkurang. Lobi dan negosiasi politik memerlukan penyesuaian. Soliditas fraksi diuji dalam situasi ini.
Namun, DPRD Gorontalo tetap bisa menjalankan fungsi. Kuorum rapat masih terpenuhi dengan anggota yang ada. Proses legislasi tidak terhambat signifikan.
"Kami tetap menjalankan tugas dengan optimal," kata seorang anggota DPRD dari fraksi berbeda. Rotasi tugas internal membantu menutupi kekosongan.
Publik menilai respons PDIP cukup tegas. Pemecatan cepat menunjukkan komitmen terhadap integritas. Namun, proses PAW yang lama menjadi tantangan tersendiri.
Aktivis anti-korupsi menilai kasus ini sebagai pembelajaran. "Anggota dewan harus lebih hati-hati menjaga perilaku," kata Direktur Indonesia Corruption Watch, Ahmad Solihin. Pengawasan publik semakin ketat di era digital.
Mekanisme PAW sendiri perlu evaluasi berkelanjutan. Proses yang terlalu lama berpotensi merugikan konstituen. Penyederhanaan birokrasi tanpa mengurangi checks and balances perlu dikaji.
Baca Juga: Terungkap! Motif Mengejutkan di Balik Video Viral Anggota DPRD Gorontalo