PDIP Pecat Anggota DPRD Gorontalo Usai Viral Soal Rampok Uang Negara, Ternyata Ini Proses Mekanisme PAW di Legislatif

Sulawesitoday - Roda birokrasi mulai berputar. Proses Pergantian Antar Waktu (PAW) untuk kursi kosong di DPRD Provinsi Gorontalo resmi dimulai. Pemecatan Wahyudin Moridu dari PDIP memicu serangkaian tahapan administratif yang rumit.

Kursi legislatif yang ditinggalkan tidak bisa langsung diisi. Mekanisme hukum mengharuskan koordinasi lintas lembaga. Dari partai politik hingga Kementerian Dalam Negeri.

 

 

 

View this post on Instagram

 

 

 

A post shared by Sulawesitoday.com (@sulawesitoday)

Kasus bermula dari video viral pada 19 September lalu. Moridu tertangkap kamera melontarkan pernyataan kontroversial tentang "merampok uang negara". Kondisi mabuk memperparah situasi. PDIP bertindak tegas keesokan harinya.

Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan, Komarudin Watubun, menegaskan sikap partai. "Kami tidak mentolerir tindakan yang mencederai hati rakyat," ujarnya dalam keterangan resmi. Komite Etik dan Disiplin merekomendasikan pemecatan.

• Bagaimana Mekanisme PAW Anggota DPRD Berjalan?

Proses PAW mengikuti koridor hukum yang ketat. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi payung legalnya. UU MD3 melengkapi pengaturan teknis.

Tahap pertama dimulai dari internal partai. Pimpinan PDIP Gorontalo mengajukan permohonan PAW kepada pimpinan DPRD. Surat ini berisi alasan pemberhentian dan usulan penggantian.

DPRD kemudian meneruskan surat ke KPU Provinsi Gorontalo. Komisi Pemilihan Umum bertugas mencari calon pengganti. Nama diambil dari Daftar Calon Tetap dengan perolehan suara terbanyak berikutnya.

Verifikasi dokumen menjadi langkah krusial. KPU memeriksa kelengkapan administrasi calon PAW. Ijazah, surat keterangan sehat, dan dokumen lainnya diverifikasi teliti. Proses ini memakan waktu maksimal lima hari kerja.

Setelah verifikasi selesai, KPU menggelar rapat pleno. Hasil pemeriksaan dituangkan dalam berita acara resmi. Nama calon pengganti yang memenuhi syarat disampaikan ke DPRD.

Tahap selanjutnya melibatkan pemerintah daerah. Pimpinan DPRD mengajukan permohonan peresmian PAW kepada Gubernur Gorontalo. Gubernur kemudian meneruskan usulan ke Menteri Dalam Negeri.

Pengesahan akhir berada di tangan Kemendagri. Keputusan Menteri Dalam Negeri menjadi dasar hukum pemberhentian dan pengangkatan. Setelah SK terbit, rapat paripurna istimewa dijadwalkan untuk pengambilan sumpah.

• Berapa Lama Estimasi Waktu Proses PAW?

Durasi proses PAW tidak bisa diprediksi pasti. Koordinasi lintas lembaga mempengaruhi kecepatan. Namun, ada patokan waktu yang ditetapkan regulasi.