Sulawesitoday - Kasus tragis kembali mendera dunia pesantren. Seorang santri di Parigi Moutong (Parimo) diduga meninggal akibat perundungan. Peristiwa ini memantik tuntutan keras dari wakil rakyat. Anggota DPRD Parimo, Irawati, mendesak Kementerian Agama dan Pemerintah Daerah segera memperketat pengawasan di seluruh pondok pesantren.
Tragedi itu terjadi belum lama ini. Seorang santri kehilangan nyawa. Dugaan kuat mengarah pada praktik bullying di lingkungan pesantren. Irawati menilai kejadian ini tak boleh dianggap insiden biasa. "Ini peringatan serius," tegasnya, Kamis (16/10/2025). Dia menyebut lembaga pendidikan berbasis agama seharusnya menjadi benteng pelindung anak. Bukan justru arena kekerasan terselubung.
Menurut politisi perempuan itu, Ponpes idealnya menjadi rumah kedua. Tempat aman untuk tumbuh. Ramah bagi setiap anak. Bebas dari segala bentuk intimidasi. "Tapi realitanya?" tanya Irawati retoris. Banyak pengelola masih abai terhadap sistem pembinaan. Pengawasan minim. Kualitas pendampingan santri lemah. Akibatnya, praktik-praktik tidak manusiawi terus berulang di balik tembok pesantren.
-
Siapa yang Harus Bertanggung Jawab?
Irawati menunjuk dua pihak utama. Kementerian Agama dan Pemerintah Daerah. Keduanya harus memperkuat fungsi pengawasan. Evaluasi berkala terhadap pengelolaan pondok pesantren mutlak dilakukan. "Jangan tunggu ada korban lagi," desak anggota dewan itu. Menurutnya, pemerintah kerap reaktif. Baru bergerak setelah kejadian buruk terjadi. Padahal, pencegahan jauh lebih penting ketimbang penanganan darurat.
Dia juga menegaskan maksud dari pengawasan ketat ini. Bukan untuk membatasi aktivitas keagamaan. Bukan pula intervensi berlebihan. Melainkan memastikan seluruh kegiatan pendidikan sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan. "Agama mengajarkan kasih sayang," ujar Irawati. Bukan kekerasan. Bukan penindasan. Apalagi penganiayaan terselubung atas nama senioritas atau tradisi pesantren.
-
Mengapa Bullying Terus Terjadi?
Perundungan di pesantren bukan fenomena baru. Praktik ini sudah berlangsung puluhan tahun. Sayangnya, sering dianggap wajar. Dianggap bagian dari "pendewasaan" santri. Irawati mengkritik pandangan semacam itu. "Bullying bukan hal sepele," tegasnya tegas. Korbannya bisa mengalami trauma berkepanjangan. Bahkan dalam kasus terburuk, nyawa melayang.
Dia menilai budaya diam menjadi akar masalah. Banyak santri takut melapor. Takut dianggap pengecut. Takut dikucilkan komunitas. Sementara pengelola pesantren sering menutup mata. Menganggap ini urusan internal anak-anak. Pola pikir ini, menurut Irawati, harus segera diubah. Transparansi dan akuntabilitas mutlak diperlukan dalam pengelolaan lembaga pendidikan agama.
Kasus di Parimo seharusnya menjadi titik balik. Momentum untuk mereformasi sistem pengawasan pesantren secara nasional. Irawati berharap tidak ada lagi keluarga yang kehilangan buah hati gara-gara kelalaian pengawasan. "Setiap anak berhak hidup aman," katanya. Di mana pun mereka menuntut ilmu. Termasuk di pondok pesantren yang seharusnya menjadi mercusuar moral bangsa.
Baca Juga: Pemerintah Gelontorkan Rp1,4 Triliun, Tambah 80 Ribu Kuota Magang Nasional