Harvey juga diwajibkan membayar denda Rp1 miliar. Jika tak mampu bayar, subsider 6 bulan kurungan menanti. Belum lagi uang pengganti sebesar Rp210 miliar yang harus dibayarkan. Subsider untuk uang pengganti ini mencapai 2 tahun penjara bila tidak terpenuhi.
Vonis ini merupakan pesan tegas pengadilan. Korupsi tata niaga timah yang merugikan negara ratusan miliar tidak bisa dianggap enteng. Apalagi modus operandinya melibatkan manipulasi izin usaha pertambangan yang seharusnya diawasi ketat.
Namun skeptisisme tetap muncul. Apakah vonis 6,5 tahun sebanding dengan kerugian Rp210 miliar? Apakah uang pengganti benar-benar akan terbayar lunas? Pertanyaan ini menggantung di benak publik yang lelah dengan drama korupsi berulang.
Langkah Pemulihan Keuangan Negara
Kejaksaan Agung menegaskan komitmennya untuk memulihkan keuangan negara. Pelelangan aset Harvey Moeis menjadi salah satu instrumen vital dalam upaya ini. Setiap rupiah dari hasil lelang akan dicatat dan dilaporkan secara transparan.
Proses pemulihan aset memang tidak sederhana. Butuh koordinasi lintas lembaga—dari kejaksaan, BPA, hingga KPKNL. Penilaian aset juga harus akurat agar tidak merugikan negara saat dilelang. Terlalu rendah, negara rugi. Terlalu tinggi, tidak laku.
BPA sebagai lembaga yang berwenang menilai aset memiliki tanggung jawab besar. Mereka harus memastikan setiap barang dinilai sesuai harga pasar. Tas mewah, perhiasan, mobil, hingga tanah—semuanya harus dihitung cermat. Tidak boleh ada manipulasi atau penilaian asal-asalan.
Setelah penilaian selesai, KPKNL akan menggelar lelang publik. Siapa pun bisa ikut menawar asalkan memenuhi syarat administratif. Transparansi adalah kunci. Masyarakat berhak tahu kemana uang hasil lelang mengalir.
Yang menarik, jika hasil lelang masih kurang dari Rp210 miliar, jaksa eksekutor tidak akan tinggal diam. Mereka akan terus memburu aset tersembunyi Harvey. Rekening bank, properti atas nama keluarga, atau investasi terselubung—semuanya bisa disita.
Ini bukan sekadar soal mengejar angka. Ini soal keadilan. Uang rakyat yang dicuri harus dikembalikan. Setiap rupiah punya makna bagi pembangunan nasional. Dari hasil korupsi timah ini, berapa sekolah yang bisa dibangun? Berapa rumah sakit yang bisa direnovasi? Berapa jalan yang bisa diperbaiki?