Apa Implikasi Keamanan dari Bandara Tanpa Pengawasan?
Morowali bukan lokasi sembarangan. Kawasan ini berada tidak jauh dari Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) — jalur strategis yang dilalui kapal selam dan pesawat asing. Indonesia sendiri belum memiliki sistem sensor dan radar bawah laut yang memadai. Artinya, pergerakan di wilayah laut dalam sulit dipantau.
Keberadaan bandara tertutup di titik seperti ini menimbulkan kekhawatiran serius. Apa saja yang bisa keluar-masuk tanpa tercatat? Siapa saja yang bisa transit tanpa diketahui? Barang apa yang bisa dikirim tanpa diperiksa?
Bandingkan dengan bandara lain yang dimiliki swasta. Bandara Freeport di Papua, meski dimiliki perusahaan tambang asing, tetap terbuka untuk otoritas negara. Bandara di Kediri milik swasta juga penuh pengawasan. Tapi IMIP tidak. "Ini anomali. Dan anomali ini sangat berbahaya," kata Edna.
Lebih jauh, ia menyoroti potensi risiko keamanan jangka panjang. "Kita belum tahu apa saja yang terjadi di sana selama empat tahun terakhir. Negara absen. Dan ketika negara absen, siapa yang mengisi kekosongan itu?"
Siapa yang Ada di Balik IMIP?
Pertanyaan ini menjadi lebih sensitif ketika melihat struktur kepemilikan dan pengelolaan IMIP. Data akta perusahaan menunjukkan nama-nama besar di jajaran komisaris. Salah satunya, Sintong Panjaitan dan Hendarji — dua figur yang memiliki rekam jejak panjang di tubuh militer dan pemerintahan.
Kehadiran mereka di struktur IMIP memicu spekulasi. Apakah ada semacam proteksi internal yang membuat kawasan ini sulit disentuh? Apakah ada kepentingan tertentu yang membuat negara "rela" absen dari pengawasan?
Edna mengingatkan, hubungan antara industri tambang besar, investasi asing (terutama dari Tiongkok), dan figur-figur petinggi bukanlah hal baru. Namun yang membuatnya berbeda kali ini adalah skala dan implikasinya terhadap kedaulatan.
"Ini bukan soal konspirasi. Ini soal struktur kekuasaan yang memungkinkan sebuah kawasan beroperasi di luar sistem negara," ujarnya. "Dan jika itu dibiarkan, maka kita sedang membangun preseden yang sangat buruk."
Latihan TNI yang dipimpin Sjafrie bisa dibaca sebagai sinyal. Bahwa pemerintahan Prabowo tidak akan mentolerir pola yang sama. Bahwa ada upaya untuk menata ulang relasi kekuasaan yang selama ini cenderung kompromistis.
Apakah Ini Evaluasi terhadap Rezim Sebelumnya?
Pertanyaan ini memang sensitif. Tapi sulit dihindari. Bandara IMIP diresmikan di era Jokowi. Beroperasi tanpa bea cukai dan imigrasi sejak 2019. Artinya, selama enam tahun, anomali ini berjalan tanpa ada tindakan korektif.
Banyak pengamat menilai bahwa pemerintahan Jokowi cenderung memberikan kelonggaran besar kepada investor, terutama dalam konteks hilirisasi nikel dan proyek strategis nasional lainnya. IMIP sendiri adalah salah satu contoh paling menonjol dari kebijakan itu.
Namun kelonggaran itu, menurut Edna, telah melampaui batas wajar. "Ada perbedaan antara memberikan kemudahan investasi dengan melepaskan kedaulatan," tegasnya. "Jika sebuah bandara bisa beroperasi tanpa otoritas negara, maka itu bukan lagi kemudahan. Itu penyerahan."