Sulawesitoday - Kata-kata itu meluncur tajam. Tegas. Menohok. "Tidak boleh ada negara di dalam negara." Kalimat itu keluar dari mulut Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin. Bukan di ruang rapat. Bukan dalam konferensi pers formal. Tapi langsung di lokasi — di sebuah bandara yang selama empat tahun beroperasi tanpa pengawasan negara.
Bandara itu milik PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP). Terletak di jantung Morowali, Sulawesi Tengah. Kawasan industri nikel raksasa yang menjadi tulang punggung investasi Indonesia. Namun di balik gemerlap ekonomi, terselip anomali yang membuat bulu kuduk berdiri: bandara ini tidak punya bea cukai, tidak ada imigrasi, dan bahkan aparat keamanan disebut kesulitan masuk.
Fakta itu terungkap dalam diskusi panjang antara jurnalis senior Margi Syarif dengan Edna Caroline Pattisina, Co-Founder Indonesia Strategic and Defence Studies (ISDS), di kanal YouTube Madilog. Diskusi yang semula tampak biasa, tiba-tiba melompat menjadi sorotan publik. Terutama setelah TNI menggelar latihan komando gabungan — Kopasgard — pada 20 November 2025, tepat di bandara tersebut.
Latihan itu bukan sekadar manuver biasa. Temanya: perebutan pangkalan udara. Dan Sjafrie hadir langsung, menyaksikan, sekaligus mengonfirmasi dugaan yang selama ini hanya berbisik di koridor kekuasaan.
Bandara yang Diresmikan Jokowi, Tapi Tak Bisa Dimasuki Negara?
Ironi dimulai dari sini. Bandara IMIP diresmikan oleh Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, pada 2019. Peresmian itu bahkan diliput luas sebagai simbol kemajuan infrastruktur dan investasi asing. Tapi sejak saat itu, tidak ada satu pun petugas bea cukai atau imigrasi yang ditempatkan di sana.
"Bandara ini beroperasi tanpa otoritas negara," ujar Edna dalam wawancara tersebut. Nadanya datar, tapi kata-katanya mencengkeram. "Barang dan orang bisa keluar-masuk. Tanpa kontrol. Tanpa pencatatan. Tanpa pengawasan."
Lebih mencengangkan lagi, disebutkan bahwa bahkan Dandim setempat kabarnya tidak bisa masuk ke dalam kawasan. Hanya bisa berdiri di luar pagar. Seolah wilayah itu bukan lagi bagian dari NKRI, melainkan enclave terpisah yang beroperasi dengan hukumnya sendiri.
Pertanyaan pun mengemuka: jika aparat negara saja tak bisa masuk, lalu siapa yang mengawasi apa yang terjadi di dalamnya?
Kenapa Latihan TNI Baru Dilakukan Sekarang?
Presiden Prabowo Subianto baru saja memerintahkan latihan militer di dua wilayah strategis: Bangka Belitung dan Morowali. Keduanya dekat dengan area tambang ilegal. Tapi yang terjadi di Morowali berbeda. Ini bukan soal tambang ilegal kecil-kecilan. Ini soal kawasan industri besar yang memiliki infrastruktur strategis — bandara — yang luput dari jangkauan negara.
Latihan Kopasgard di IMIP menjadi semacam "penetrasi simbolik". TNI masuk, menguasai bandara, dan membuktikan bahwa tidak ada wilayah yang berada di luar kendali negara. Setidaknya, secara teori.
Namun Sjafrie tidak berhenti di latihan. Dia langsung berkonfrontasi dengan realitas di lapangan. Dan ketika mengetahui bahwa bandara itu tidak punya bea cukai dan imigrasi, amarahnya meledak. Pernyataannya yang keras itu bukan sekadar retorika. Itu adalah teguran terbuka kepada sistem yang membiarkan anomali ini terjadi.
Edna menambahkan, "Ini bukan hanya soal ekonomi atau investasi. Ini soal pertahanan nasional. Soal kedaulatan. Bagaimana negara bisa memastikan keamanannya jika ada titik strategis yang berada di luar kontrolnya?"
Artikel Terkait
Residivis Narkoba Ditangkap Bawa 207 Ribu Pil Ekstasi Senilai Rp207 Miliar
Daya Beli Rendah Bukan Alasan Benarkan Impor Baju Bekas, Anthony Budiawan Tegas Bicara
Solar Cell 900 Watt Dipasang di Sekolah Pegunungan Parigi Moutong, Digitalisasi Pendidikan Masuki Babak Baru
Tumpang Tindih Data Penerima Bantuan Listrik, Parigi Moutong Benahi Mekanisme Pendataan
Digitalisasi Layanan Sipil Parigi Moutong: 96 Persen Warga Terekam, Ribuan Masih Gelap Dokumen