Latihan TNI kali ini bisa dilihat sebagai koreksi politik. Sjafrie, sebagai kepanjangan tangan Prabowo, sedang menegaskan bahwa era baru memerlukan pendekatan baru. Bahwa investasi besar tidak boleh mengorbankan kedaulatan. Bahwa tidak ada kawasan yang boleh berada di luar jangkauan negara.
Apa yang Terjadi Setelah Latihan Selesai?
Inilah pertanyaan terbesar. Latihan komando gabungan sudah usai. TNI sudah membuktikan bahwa mereka bisa masuk dan menguasai bandara IMIP. Tapi apakah itu cukup?
Edna menutup wawancaranya dengan peringatan yang menusuk: "Jangan sampai kita terbuai oleh narasi heroik. Negara harus hadir bukan hanya saat latihan, tetapi dalam sistem, pengawasan, dan kebijakan jangka panjang."
Artinya, ujian sesungguhnya baru dimulai. Apakah bandara itu akan benar-benar dibuka untuk otoritas nasional? Apakah Bea Cukai dan Imigrasi akan ditempatkan? Apakah izin operasional akan diperiksa ulang? Apakah akan ada audit menyeluruh terhadap apa yang terjadi selama empat tahun terakhir?
Jika jawaban dari pertanyaan-pertanyaan itu adalah "tidak", maka latihan TNI hanya akan menjadi pertunjukan sesaat. Simbolis, tapi tidak substantif. Dan anomali di Morowali akan terus berjalan, hanya kali ini dengan narasi bahwa "TNI sudah pernah masuk".
Tapi jika jawabannya "ya", maka ini akan menjadi titik balik. Sebuah momen di mana negara benar-benar hadir kembali di wilayahnya sendiri. Sebuah koreksi terhadap pola lama yang terlalu longgar, terlalu kompromistis, dan terlalu membahayakan kedaulatan.
Ada Apa Sebenarnya di Morowali?
Pertanyaan ini, yang pertama kali dilontarkan dalam diskusi Madilog, kini bergema lebih keras. Dan setelah semua fakta terungkap, pertanyaan itu tidak lagi sekadar retoris. Ia menjadi pertanyaan mendesak yang menuntut jawaban.
Ada apa di Morowali? Kenapa sebuah kawasan industri bisa memiliki infrastruktur strategis yang luput dari pengawasan negara? Siapa yang memutuskan bahwa bandara itu boleh beroperasi tanpa bea cukai dan imigrasi? Siapa yang melindungi struktur itu sehingga bahkan aparat keamanan kesulitan masuk?
Dan yang paling penting: selama empat tahun terakhir, apa saja yang telah terjadi di balik pagar kawasan itu?
Sjafrie sudah melontarkan statement politiknya. TNI sudah membuktikan kehadirannya. Tapi publik menunggu lebih dari sekadar simbol. Publik menunggu tindakan nyata. Audit. Transparansi. Akuntabilitas.
Karena jika ada satu pelajaran dari kasus ini, maka pelajaran itu sederhana namun fundamental: kedaulatan tidak bisa dikompromikan. Tidak peduli seberapa besar investasinya, seberapa strategis industrinya, atau seberapa berkuasa figur di baliknya.
Negara harus hadir. Di setiap jengkal wilayahnya. Tanpa kecuali.
Baca Juga: Daya Beli Rendah Bukan Alasan Benarkan Impor Baju Bekas, Anthony Budiawan Tegas Bicara