Sulawesitoday - Ancaman verbal yang memanfaatkan bantuan beras sebagai alat untuk menekan warga tengah viral di Kecamatan Banggae Timur, Majene, Sulawesi Barat. Masyarakat di daerah ini dihadapkan pada dilema yang sulit, terutama dengan hadirnya ancaman dari salah seorang oknum Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja (P3K). Berdasarkan pesan WhatsApp yang beredar, oknum tersebut menyatakan bahwa mereka yang tidak mendukung Bupati petahana pada Pilkada 2024 akan kehilangan bantuan beras yang selama ini diberikan oleh pemerintah pusat.
Ancaman ini dilaporkan terjadi pada Minggu, 29 September 2024, dan melibatkan seorang oknum P3K yang juga menjabat sebagai Kepala Lingkungan di salah satu kelurahan di Banggae Timur. Korban, yang memilih untuk tidak disebutkan namanya, mengungkapkan kekecewaannya terhadap sikap oknum tersebut.
"Seharusnya, sebagai P3K, dia bersikap netral. Jangan memanfaatkan jabatan untuk mengintimidasi orang lain," ungkap korban yang tidak ingin disebutkan namanya.
Warga yang merasa terancam juga didesak untuk segera melunasi Pajak Bumi Bangunan (PBB) mereka, yang semakin menambah tekanan. Salah satu korban bahkan mengaku terpaksa berjanji untuk segera membayar PBB dan mengantarkannya langsung ke rumah oknum itu.
"Saya merasa tidak punya pilihan. Kalau saya tidak lunasi, takutnya malah tambah dipersulit," tambah korban tersebut.
Baca Juga: Nizar Rahmatu Hadapi Fitnah Politik, Bagaimana Kandidat Parigi Moutong Ini Melihat Sisi Positifnya?
Situasi seperti ini memang sangat mengkhawatirkan. Bantuan pangan berupa beras, yang seharusnya menjadi instrumen untuk mengurangi kemiskinan, justru dimanfaatkan sebagai alat politik.
Pemerintah pusat mendistribusikan bantuan ini melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), bukan dari kas daerah, seperti yang dijelaskan oleh salah satu warga. Namun, di tangan segelintir oknum, bantuan ini malah menjadi alat untuk memaksa pilihan politik.
P3K Harus Netral, Warga Majene Minta Bawaslu Bertindak
Terkait dengan kejadian ini, banyak orang menyoroti. Mereka mendesak agar Bawaslu bertindak lebih tegas dalam mengawasi proses Pilkada di Majene. Netralitas harus dijunjung tinggi, terutama oleh para pegawai pemerintah seperti P3K yang notabene digaji dari uang rakyat.
Jika hal seperti ini dibiarkan, bagaimana masyarakat bisa percaya bahwa Pilkada akan berjalan jujur dan adil?.
“Para tokoh dan warga setempat sudah merencanakan kunjungan ke Kantor Lurah untuk membicarakan masalah ini. Mereka berharap agar segera ada langkah konkrit,” lanjut sumber tersebut.