Banyak masyarakat yang merasa bahwa subsidi ini seharusnya hanya diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan kendaraan roda dua.
Kejadian seperti ini seakan memperkuat opini publik bahwa perlu adanya pengawasan ketat terhadap siapa yang berhak menggunakan BBM bersubsidi. Dalam banyak kasus, ketidakpuasan warga meningkat ketika mereka merasa aturan yang ada tidak ditegakkan dengan baik.
SPBU, sebagai tempat yang seharusnya hanya menjadi lokasi pengisian bahan bakar, kerap berubah menjadi ajang ketegangan karena isu-isu semacam ini.
Satu hal yang pasti, peristiwa ini menunjukkan bahwa ketegangan sosial terkait penggunaan fasilitas negara dan subsidi masih menjadi masalah serius yang perlu segera ditangani. Pemerintah harus mempertimbangkan langkah-langkah yang lebih tegas dan transparan untuk mengatasi potensi konflik seperti ini di masa mendatang.