Langkah Strategis DJKI, Wujudkan Organisasi Fungsional Kekayaan Intelektual

Sulawesitoday - Upaya Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) untuk memperkuat profesionalisme pegawai kini memasuki babak baru. Dalam Musyawarah Nasional Ikatan Pemeriksa dan Analis Kekayaan Intelektual (IPAKI) yang berlangsung di Jakarta pada 19 November 2024, DJKI mengumumkan langkah strategis membentuk organisasi profesi di bidang kekayaan intelektual.

Langkah ini tak hanya sejalan dengan Peraturan Menteri PANRB No. 1 Tahun 2023, tetapi juga menjadi fondasi penting menuju visi DJKI sebagai World Class IP Office.

Baca Juga: Seleksi CPNS Kemenkumham Sulteng: 421 Peserta Hadapi Tes Fisik dan Mental

“Pembentukan organisasi ini penting untuk memastikan profesionalisme dan kompetensi terus terjaga. Kami berharap organisasi ini dapat memberikan dampak positif bagi pengembangan SDM di bidang KI,” ungkap Plt. Sekretaris DJKI Anggoro Dasananto.

Mengapa Organisasi Profesi Ini Diperlukan?

Jabatan fungsional di DJKI mencakup pemeriksa paten, merek, desain industri, serta analis KI—posisi yang memegang peran strategis dalam menjaga integritas sistem kekayaan intelektual di Indonesia.

Namun, tanpa wadah profesional yang solid, sinergi dan kolaborasi di antara mereka kerap menghadapi kendala.

Menurut Hermansyah Siregar, Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sulawesi Tengah, kehadiran organisasi seperti IPAKI merupakan langkah strategis.

“Organisasi ini menjadi cerminan komitmen untuk mendukung SDM unggul dan kompeten. Sinergi yang terbangun bisa memperkuat sistem kekayaan intelektual kita,” ujarnya.

Langkah-Langkah Awal yang Konkret

Kegiatan musyawarah ini tidak hanya menjadi ajang diskusi. Proses pemilihan Ketua IPAKI, penyusunan anggaran dasar (AD/ART), hingga struktur organisasi menjadi fokus utama. Bahkan, narasumber dari organisasi profesi lain, seperti Perkumpulan Analis Imigrasi Indonesia (PERANIM) dan Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), turut dihadirkan untuk berbagi pengalaman.

Idris Yushardy, Ketua Tim Kerja SDM DJKI, menekankan pentingnya rencana kerja yang jelas. “Kita harus memastikan organisasi ini memiliki program yang terukur, relevan, dan mendukung visi besar DJKI,” kata Idris.

Mencapai Profesionalisme dan Sinergi

Langkah ini jelas bukan sekadar formalitas. Anggoro mengingatkan pentingnya AD/ART yang transparan dan struktur organisasi yang fungsional. “Visi besar tidak bisa dicapai tanpa pondasi yang kokoh,” tambahnya.