Sulawesitoday - Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, melalui surat resmi kepada seluruh Bupati dan Wali Kota se-provinsi, menegaskan perlunya mengutamakan esensi pendidikan yang edukatif dan inklusif ketimbang seremoni akhir tahun ajaran yang belakangan membebani orang tua.
Surat ini terbit sebagai tindak lanjut dari Surat Edaran Mendikbudristek Nomor 14 Tahun 2023, yang melarang kegiatan wisuda dan perpisahan formal di jenjang PAUD dan SD.
Dalam surat bernomor 800/1234/DIKDAS tersebut, Anwar Hafid menyoroti betapa seringkali seremoni di sekolah dasar dan taman kanak-kanak berubah menjadi ajang konsumsi berlebih, mulai dari penyewaan toga hingga paket snack berlapis branding, yang akhirnya berimbas pada kantong keluarga.
“Kita harus memikirkan bagaimana menumbuhkan kreativitas siswa tanpa membebani wali murid secara finansial,” tegasnya.
Sebagai solusi, gubernur mendorong satuan pendidikan menyelenggarakan acara penutupan tahun ajaran yang lebih interaktif: pameran karya seni anak, lomba kreasi kerajinan tangan, hingga konser musik sederhana oleh siswa.
Bentuk kegiatan ini diharapkan bukan hanya merangsang imajinasi dan percaya diri anak, tetapi juga mempererat kolaborasi antara sekolah, orang tua, dan komunitas sekitar.
Lebih lanjut, Anwar Hafid meminta agar pengelolaan anggaran pendidikan dilakukan secara transparan dan akuntabel. Setiap elemen sekolah, termasuk komite sekolah, diharapkan dilibatkan dalam perencanaan dan pengambilan keputusan.
Tujuannya, menjaga agar dana yang tersedia benar-benar dipakai untuk meningkatkan kualitas pembelajaran—bukan untuk biaya seremoni yang kerap dianggap sekadar serimonial belaka.
Respons dari kalangan orang tua dan pengamat pendidikan cukup positif. Mereka menilai kebijakan ini berpihak pada kepentingan rakyat kecil dan sesuai semangat inklusivitas.
Seorang wali murid PAUD di Palu menuturkan, “Lebih baik dana untuk tas dan alat tulis siswa daripada membayar paket perpisahan yang mahal.” Pernyataan ini menjadi bukti bahwa skema alternatif yang diusulkannya mampu meresap di lapangan.
Baca Juga: Gubernur Sulteng Anwar Hafid Berteriak Lantang, Bappenas Menoleh: DBH Sulteng Diambang Revisi
Langkah Gubernur Anwar Hafid ini menunjukkan komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah untuk mengawal kebijakan pendidikan yang berkualitas, terjangkau, dan memberdayakan seluruh anak tanpa membebani ekonomi keluarga.
Dengan kolaborasi antara pemerintah daerah, sekolah, dan masyarakat, diharapkan wajah pendidikan di Sulawesi Tengah semakin inklusif dan berdaya guna.