Gubernur Sulteng Anwar Hafid Berteriak Lantang, Bappenas Menoleh: DBH Sulteng Diambang Revisi

Sulawesitoday - Terkadang, satu kalimat bisa menabrak tembok yang selama ini berdiri diam. Seperti pekikan Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid di hadapan Komisi II DPR RI pekan ini.

Kalimatnya, tentang Dana Bagi Hasil (DBH) yang tidak adil, mendadak viral—bukan karena kerasnya suara, tapi karena logikanya terlalu gamblang untuk diabaikan.

Dan seperti film dengan plot twist yang sudah ditebak tapi tetap menarik, Bappenas pun akhirnya angkat telepon.

"Baru saja saya dihubungi langsung oleh Deputi Bappenas, lalu bicara dengan kepala lembaganya. Mereka minta kami siapkan kajian sebagai bahan presentasi di Jakarta,” kata Anwar, Kamis (1/5).

Nada suaranya seperti orang yang tahu: pertarungan baru saja dimulai.

Sulteng, kata dia, hanya menerima Rp200 miliar DBH per tahun. Padahal, tanah itu sudah memberi lebih dari cukup—dalam bentuk tambang nikel, smelter, dan kawasan industri yang saban hari mengisi kantong negara.

Tetapi yang kembali ke tanah itu? Tidak sebanding dengan lubang-lubang yang ditinggalkan.

“Kita bukan meminta belas kasihan. Ini hak daerah,” ujar Anwar, yang mengaku memperjuangkan isu ini sejak jadi Bupati Morowali.

Ada nada jenuh dalam suaranya, tapi juga tekad yang belum aus.

Masalahnya bukan cuma pada angka. Tapi pada skema. CSR? Kata Anwar, itu seperti kado dari korporasi. DBH? Itu seharusnya kompas pembangunan. Satu dipegang perusahaan, satunya lagi—jika benar dihitung—bisa menghidupkan pendidikan, jalan, dan masa depan.

Tapi negeri ini punya kebiasaan pelik: tax holiday dan insentif bagi investor, sementara daerah penghasil hanya menatap piring kosong. Anwar tak diam.

Kritiknya menyebar lewat media sosial, merembes ke grup WhatsApp, disambut akademisi dan aktivis. Apa yang dulu sunyi, kini jadi percakapan ramai.

Baca Juga: Gubernur Anwar Hafid Desak Revisi DBH dan Pajak Smelter: Kami Penerima Dampak Bukan Penerima Manfaat

Pemprov kini menyiapkan kajian teknis dan daftar program prioritas. Salah satu yang digadang: Berani Cerdas—program beasiswa yang kini diperebutkan lebih dari 50 ribu warga. Mungkin, jika skema DBH dibenahi, pendidikan tak lagi jadi impian yang mahal.