Sulawesitoday - Jadwal bisa bergeser. Yang sulit digeser adalah perhatian orang terhadap sanitasi.
Kick Off Meeting Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) yang seharusnya digelar 19 Mei 2025 di Parigi Moutong—tertunda. Alasannya teknis. Jadwal dinas yang belum seirama. Tapi mungkin memang wajar jika urusan sanitasi, seperti biasanya, bukan prioritas utama.
Padahal, justru di situlah letak masalahnya.
Sanitasi jarang jadi bahan obrolan hangat. Tak seperti infrastruktur jalan yang bisa difoto dari drone, atau taman kota yang bisa dijadikan latar Instagram, sanitasi sering terpinggir. Tapi diam-diam ia jadi jantung sehatnya sebuah kota.
PPSP—sebuah program nasional yang lahir sejak 2009—berusaha mengubah itu. Ia tak hanya berbicara soal pipa dan septic tank, tapi soal peradaban. Soal bagaimana air limbah diproses dengan layak, sampah tidak lagi dibiarkan liar, dan drainase tak melulu jadi tempat nyamuk bersarang.
PPSP menawarkan pendekatan partisipatif. Pemerintah daerah tak bekerja sendiri. Warga dilibatkan, pendanaan disusun, perencanaan dipantau, semua agar tak hanya selesai di atas kertas.
Tahun ini, dari 13 kabupaten/kota di Sulawesi Tengah, hanya dua yang mendapat pendampingan penyusunan Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK): Parigi Moutong dan Banggai.
"Alhamdulillah kita termasuk. Ini hasil kerja keras tim, terutama karena dokumen tahun lalu kita review kembali," kata Nyoman Sudiara dari Bappelitbangda Parimo, Selasa (20/5).
Tapi pekerjaan belum selesai. Masih banyak yang harus dibenahi. Studi lapangan baru menyentuh lima kecamatan tahun lalu. Artinya, peta sanitasi Parimo masih penuh titik buram. Masih banyak lubang data sebelum bisa menggambar rencana yang utuh.
Ironisnya, ketika bicara pembangunan, sanitasi sering dipinggirkan. Padahal ia yang paling bersentuhan dengan tubuh kita. Bau busuknya masuk ke rumah, tapi tak pernah masuk ke Musrenbang.
Baca Juga: Teknis Jadi Alasan, Parigi Moutong Atur Ulang Jadwal Pertemuan Perencanaan Sanitasi
Maka penundaan kickoff ini bukan cuma soal teknis. Ia pengingat. Bahwa sesungguhnya kita masih punya pekerjaan rumah: belajar memperlakukan sanitasi bukan sebagai beban, tapi sebagai hak.
Karena sanitasi bukan soal limbah. Ia soal martabat.