Sulawesitoday - Anwar Hafid turun tangan. Gubernur Sulawesi Tengah ini memimpin langsung rapat evaluasi pelaksanaan APBD Tahun 2025 dengan nada yang tak biasa. Tegas. Lugas. Bahkan sedikit skeptis terhadap laporan-laporan yang selama ini mengalir dari meja ke meja birokrasi.
Senin pagi, 6 Oktober 2025, Ruang Rapat Polibu di Kantor Gubernur Sulteng dipenuhi kepala Organisasi Perangkat Daerah. Wagub dr. Reny Lamadjido duduk di sebelah. Sekdaprov Novalina mendampingi. Suasana formal, tapi pesan yang disampaikan menohok.
"Kita harus tahu posisi keuangan kita. Siapa yang menghasilkan dan siapa yang hanya menghabiskan," ujar Gubernur membuka diskusi. Kalimatnya pendek. Pesan jelas. Tak ada ruang untuk ambigu.
Rapat ini bukan sekadar seremonial. Ada agenda besar: evaluasi menyeluruh capaian pendapatan daerah, realisasi kegiatan fisik, hingga tindak lanjut penugasan yang menumpuk di setiap OPD. Gubernur menginginkan transparansi penuh. Disiplin anggaran. Dan yang paling penting—kejujuran.
-
Teknologi Bisa Manipulasi, Lapangan Tidak Bisa Bohong
Bagian ini mungkin paling mengagetkan para kepala OPD. Gubernur Anwar Hafid dengan terang-terangan memperingatkan soal potensi manipulasi laporan. Di era digital ini, kata dia, foto bisa diedit. Dokumentasi bisa direkayasa. Bahkan laporan progress kegiatan bisa "dipercantik" tanpa realisasi nyata di lapangan.
"Teknologi bisa memanipulasi gambar. Jadi jangan hanya percaya laporan, cek langsung ke lapangan sebelum menyetujui pencairan anggaran," tegas Gubernur.
Ini bukan isapan jempol. Gubernur mengingatkan agar seluruh kepala OPD tidak hanya mengandalkan kertas atau file PDF yang masuk ke inbox mereka. Turun ke lapangan. Lihat langsung. Pastikan kesesuaian antara yang dilaporkan dan yang benar-benar ada di tanah.
Pesan ini menyiratkan sesuatu: ada kecurigaan. Atau setidaknya, ada kewaspadaan tinggi terhadap praktik-praktik yang selama ini mungkin luput dari pengawasan. Di balik kalimat diplomatisnya, tersirat pesan keras—era "laporan doang" sudah berakhir.
-
Dua Bulan Terakhir: Waktu untuk Membuktikan atau Gagal?
Kalender anggaran tinggal dua bulan lagi. Desember adalah batas akhir. Gubernur tidak ingin ada kegiatan yang "menyeberang tahun"—istilah halus untuk proyek yang mangkrak atau terlambat selesai.
"Gunakan waktu dua bulan ini dengan baik. Pastikan semua kegiatan selesai tepat waktu dan sesuai aturan. Jangan ada yang menyeberang tahun," pesannya.
Ini bukan permintaan biasa. Ini ultimatum. Setiap kontrak yang sudah ditandatangani harus tuntas. Setiap program yang sudah dianggarkan harus terealisasi. Tidak ada alasan. Tidak ada toleransi untuk kelalaian.
Gubernur meminta para kepala OPD memanfaatkan sisa waktu dengan efektif. Bukan duduk di kantor menunggu laporan. Tapi aktif memantau. Turun ke lokasi proyek. Pastikan kontraktor bekerja. Pastikan material ada. Pastikan progres berjalan sesuai rencana.
Dua bulan terakhir ini akan menjadi ujian nyata bagi setiap OPD. Siapa yang benar-benar bekerja dan siapa yang hanya pandai membuat laporan.
-
APBD 2026: Efisiensi dan Pemerataan, Bukan Lagi Cerita di Atas Kertas
Rapat ini juga membahas arah kebijakan APBD tahun depan. Gubernur Anwar Hafid sudah memasang kompas: efisiensi dan pemerataan pembangunan.