"Saya minta program yang dibuat betul-betul memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Kalau tidak sejalan dengan arah kebijakan pembangunan, lebih baik anggarannya dialihkan untuk hal yang lebih bermanfaat," tegasnya.
Kata-kata ini sederhana tapi mengandung ancaman. Program yang tidak relevan akan dipotong. Anggaran yang tidak efektif akan dialihkan. Tidak ada lagi ruang untuk proyek "asal ada" atau "asal jalan".
Fokus utama tahun depan adalah infrastruktur pedesaan. Gubernur menekankan pentingnya konektivitas dan pemerataan ekonomi daerah. Ia meminta agar setiap perencanaan kegiatan memperhatikan keadilan wilayah. Jangan sampai pembangunan hanya terpusat di satu atau dua daerah saja.
Untuk itu, Bappeda diminta menyusun peta dan matriks pemerataan program pembangunan. Harus mencakup seluruh desa dan kelurahan di Sulteng. Tanpa kecuali.
"Kita ingin semua desa merasakan manfaat pembangunan. Jangan sampai ada desa yang tidak pernah tersentuh anggaran provinsi. Tahun depan, pemerataan harus benar-benar kita wujudkan," ujar Gubernur.
-
Dari Laporan ke Lapangan: Revolusi Tata Kelola yang Sungguh-Sungguh?
Rapat pimpinan ini bukan hanya soal angka atau target realisasi anggaran. Ini soal mengubah mindset. Dari budaya laporan ke budaya lapangan. Dari budaya "asal jalan" ke budaya "harus tepat sasaran".
Gubernur Anwar Hafid menegaskan komitmennya untuk menegakkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan berorientasi hasil. Setiap rupiah anggaran daerah, katanya, harus digunakan sepenuhnya untuk kesejahteraan rakyat Sulteng.
Pertanyaannya kemudian: apakah ini hanya retorika politik atau benar-benar akan dieksekusi? Hanya waktu yang akan menjawab. Tapi setidaknya, pesan yang disampaikan pagi itu cukup jelas—era kerja santai sudah berakhir.
Bagi kepala OPD yang bekerja dengan benar, ini kabar baik. Bagi yang terbiasa "main-main", ini peringatan keras. Dan bagi rakyat Sulteng, ini secercah harapan bahwa uang pajak mereka tidak lagi hilang dalam labirin birokrasi tanpa jejak.
Dua bulan ke depan akan menjadi masa ujian. Apakah janji-janji di ruang rapat akan menjelma menjadi tindakan nyata di lapangan? Atau hanya akan menjadi arsip lain yang menumpuk di lemari Sekretariat Daerah?
Sulteng menunggu. Rakyat menunggu. Dan seperti yang dikatakan Gubernur sendiri—siapa yang menghasilkan dan siapa yang hanya menghabiskan, semuanya harus jelas.
Baca Juga: Guru Tua Sulawesi Tengah Menuju Pahlawan Nasional, Menteri Hukum Minta Dukungan Doa Masyarakat