Siapa yang terlibat dan bagaimana tahapan?
Tahapan revisi melibatkan berbagai pemangku kepentingan: OPD terkait (seperti Dinas PUPRP Kabupaten Parigi Moutong), perangkat kecamatan dan kelurahan/desa, dan pihak provinsi serta nasional. Sebagai contoh, 13 September 2024 dilakukan sosialisasi konsultasi publik KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis) untuk Revisi RDTR Perkotaan di kabupaten ini.
Proses revisi ini dimulai dengan penyusunan dokumen sinkronisasi program penataan ruang, kajian teknis, dan kemudian penetapan. Sebagai contoh, pada 23 Juli 2025 telah dilakukan penyusunan dokumen sinkronisasi.
Adapun tahapan yang diatur dalam Perda: penyusunan rencana struktur ruang, pola ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
Di mana kawasan perkotaan dan pedesaan terpengaruh?
Kawasan yang tercakup dalam RTRW ini meliputi wilayah kota seperti Kecamatan Parigi, Tinombo, Moutong, serta pedesaan yang meliputi banyak kecamatan seperti Kasimbar, Tinombo Selatan, Tomini, Palasa, hingga Bolano Lambunu.
Revisi terutama pada RDTR perkotaan: revisi RDTR Perkotaan Parigi tahun 2024 menjadi bagian penting.
Selain itu revisi juga mengangkat isu fungsi zona pertanian dan wilayah pertambangan rakyat (WPR) yang ada di pedesaan. Sebagai contoh, terdapat empat WPR yang berada di luar zona pertambangan sesuai revisi terbaru.
Kapan proses dan targetnya?
Proses revisi saat ini berjalan menurut informasi:
Konsultasi Publik KLHS dilaksanakan 13 September 2024.
Penyusunan dokumentasi sinkronisasi dilakukan pada 23 Juli 2025.
Pemerintah kabupaten memperkirakan bahwa revisi, termasuk penyesuaian wilayah pertambangan, bisa memakan waktu hingga satu tahun (pernyataan Bupati pada 30 Oktober 2025).
Sebelum dokumen disahkan, akan dilakukan uji publik pada November–Desember 2025.
Bagaimana dampaknya — apa saja sorotan kritis?