Sulawesitoday - Selasa kemarin, 31 Maret 2026, udara di Parigi Moutong mungkin gerah. Tapi Wakil Bupati H. Abdul Sahid memilih tetap turun ke lapangan. Beliau tidak ingin hanya duduk manis menerima laporan di atas kertas.
Targetnya jelas: Gudang Bulog Olaya dan Tolai.
Agenda tunggalnya adalah inspeksi mendadak (sidak). Tujuannya satu: memastikan beras bantuan pangan periode Maret-April benar-benar layak masuk ke piring rakyat. Tidak boleh ada beras apek. Tidak boleh ada beras berkutu.
Beras Aman, Perut Tenang
Didampingi Pimpinan Wilayah Bulog Sulawesi Tengah, Jusri, serta pasukan Forkopimda, Wabup masuk ke dalam gudang yang dipenuhi tumpukan karung. Mata beliau jeli. Satu per satu dicek.
Ada 72.603 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang sedang menunggu. Masing-masing dijatah 20 kg beras dan 4 liter minyak goreng. Sebuah angka yang besar. Sebuah tanggung jawab yang lebih besar lagi.
"Alhamdulillah, semua tersedia dengan baik. Kualitasnya sudah memenuhi standar yang ditetapkan," ujar sang Wakil Bupati setelah melihat sendiri isi karung tersebut.
Beliau tampak lega. Namun, kelegaan soal kualitas fisik itu belum cukup. Ada satu hal lagi yang mengganjal di hati beliau: soal ketepatan sasaran.
Penyakit "Sistem Kekeluargaan"
Di sela tumpukan beras itu, nada bicara Wabup meninggi. Bukan karena marah pada Bulog, tapi pada sistem distribusi di lapangan. Beliau rupanya mendengar bisik-bisik warga. Ada keluhan soal bantuan yang nyasar ke tangan yang salah.
Penyebabnya klasik: faktor kedekatan. Alias sistem kekeluargaan.
Wabup pun mengeluarkan peringatan keras. Petugas di lapangan diminta jangan main mata. Data harus akurat. Objektivitas adalah harga mati.
"Lihat dengan mata hati. Apakah seseorang pantas menerima atau tidak. Jangan sampai ada sistem kekeluargaan," tegasnya di hadapan para petugas.
Logikanya sederhana: bantuan ini untuk mereka yang susah. Kalau yang mampu ikut mengambil jatah, itu namanya mengambil hak orang miskin.