"Pernyataan saya sebelumnya tidak tepat dan menimbulkan salah tafsir. Saya memohon maaf atas kealpaan saya," ujarnya lesu saat dikonfirmasi kembali melalui sambungan telepon.
Namun, nasi sudah jadi bubur. Pengakuan awal itu sudah terlanjur membuka tabir: bahwa ada masalah serius di meja-meja birokrasi. Jika untuk urusan operasional dasar saja sebuah puskesmas harus merasa perlu mencari napas ke pihak luar, maka ada yang salah dengan distribusi kas daerahnya.
Publik kini menunggu langkah tegas inspektorat. Apakah benar anggaran itu mampet karena prosedur yang berbelit, atau memang ada kendala fiskal yang lebih besar? Yang jelas, pelayanan kesehatan tidak boleh digadaikan kepada siapa pun. Puskesmas harusnya menyembuhkan, bukan malah menunjukkan gejala "sakit" dalam pengelolaan keuangan.
Inilah PR besar bagi penguasa di Parigi Moutong: menyembuhkan saluran anggaran yang tersumbat itu sebelum sistem pelayanan publik benar-benar mati suri. Dan yang lebih penting, memastikan siapa yang bertanggung jawab atas "sumbatan" ini.
Viral Foto Kontras MBG vs SD Negeri, Warganet: Miris dan Nyesek