Kabupaten ini masuk peta risiko bencana BNPB 2023–2028. Dari banjir bandang hingga abrasi, tak satu pun wilayah benar-benar aman.
Sulawesitoday - SEMBILAN jenis ancaman bencana tercatat mengintai Kabupaten Parigi Moutong. Bukan perkiraan. Bukan wacana. Itu termuat dalam Indeks Risiko Bencana Indonesia yang dirilis Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Kajian Risiko Bencana Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2023–2028.
Banjir. Banjir bandang. Gempa bumi. Tsunami. Tanah longsor. Cuaca ekstrem. Kebakaran hutan dan lahan. Gelombang ekstrem dan abrasi pantai. Kekeringan. Satu kabupaten. Sembilan ancaman.
Di tengah rentetan ancaman itulah, Bupati Parigi Moutong H. Erwin Burase memimpin langsung Apel Siaga Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional 2026 di halaman Kantor Bupati, Kamis (23/4/2026). Tema yang diusung tahun ini: "Siap Untuk Selamat: Bersatu Dalam Siaga, Tangguh Menghadapi Bencana."
Dalam kesempatan itu, Erwin membacakan amanat Kepala BNPB Letnan Jenderal TNI Dr. Suharyanto. Pesan yang dibacakan tidak basa-basi.
"Indonesia merupakan negara yang rentan terhadap bencana. Setiap tahun, Indonesia mengalami berbagai jenis bencana, mulai dari bencana alam, bencana non-alam hingga bencana sosial," kata Erwin membacakan amanat tersebut.
Hari Kesiapsiagaan Bencana bukan sekadar seremonial tahunan. Ini adalah event nasional yang diselenggarakan BNPB bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di seluruh Indonesia, dengan tujuan meningkatkan kesadaran masyarakat, aparatur sipil negara, kalangan sekolah, hingga kelompok rentan — terhadap ancaman bencana dan perubahan iklim yang menjadi isu global.
Lalu apa yang membedakan tahun ini? Ada terobosan kecil yang patut dicatat. Apel itu bukan hanya seremoni membacakan amanat dan bubat pulang.
Pada kesempatan yang sama, dilaksanakan pula pengukuhan Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) Kabupaten Parigi Moutong. Lalu penandatanganan perjanjian kerja sama antara BPBD dengan PMI, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud), serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Capilduk). Di penghujung acara, diserahkan piagam penghargaan untuk penanganan Karhutla.
Erwin berharap peringatan seperti ini tidak berhenti di level apel. Ia mendorong agar ke depan dilakukan simulasi bencana bersama aparatur, masyarakat, dan sekolah — bukan sekadar ritual tahunan yang habis begitu bendera diturunkan.
Karena bencana tidak pernah mengumumkan jadwal kedatangannya. Yang bisa dilakukan hanya satu: mengenali ancamannya, kurangi risikonya, siapkan strateginya. Penanggulangan bencana, kata Erwin, adalah urusan bersama.