Petani Montong Sekarat, Ketua DPRD Parigi Moutong Semprot Dinas Pertanian

Sulawesitoday - Ketua DPRD Kabupaten Parigi Moutong, Alfres Masboy Tonggiroh, meradang. Ia tak habis pikir melihat nasib petani durian montong di Desa Beraban, Kecamatan Balinggi, yang dibiarkan bertarung sendirian melawan wabah misterius. Durian yang menjadi ikon ekspor daerah itu kini meranggas, membuat produksi anjlok drastis dari 10 ton menjadi sisa 1 ton saja.

"Petani durian kita ini pahlawan ekonomi daerah. Produknya sudah sampai luar negri. Tapi kenapa saat pohon mereka sakit, pemerintah seolah tidak hadir?" ujar Alfres dengan nada bicara yang meninggi saat menggelar reses, Rabu malam (22/04/2026).

Politisi senior ini mencium ada aroma pembiaran. Ia mendesak Dinas Pertanian tidak sekadar duduk di balik meja. Penyakit "Bangkalan" yang menyerang akar dan batang pohon durian warga harus segera diidentifikasi oleh tim ahli, bukan dibiarkan menjadi ladang jualan obat komersial yang belum tentu manjur.

Anggaran Seret, Irigasi Tetap Harga Mati

Di tengah hantaman krisis pertanian, kondisi keuangan daerah ternyata sedang tidak baik-baik saja. Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong dipaksa melakukan efisiensi hingga Rp200 miliar. Beban belanja pegawai P3K dan fluktuasi ekonomi global jadi biang keladinya.

Namun, bagi Alfres, urusan perut dan keselamatan warga tidak boleh kena pangkas. Khususnya soal Jaringan Irigasi Tingkat Desa (JIDES) di Dusun 2 yang kerap memicu banjir hingga merendam pemukiman dan area Pura.

"Kita harus jujur soal anggaran yang terbatas. Namun, untuk urusan mendesak seperti irigasi dan penanganan banjir di Beraban, tidak ada tawar-menawar. Ini prioritas!" tegasnya. Ia pun meminta aparat desa segera setor proposal lengkap dengan titik koordinat agar perpanjangan saluran sepanjang 550 meter bisa segera "dikunci" dalam sistem perencanaan.

Antara Pokir Pura dan Alergi Tambang

Urusan bantuan rumah ibadah untuk Pura Puncaksari pun tak luput dari perhatian. Alfres menyanggupi lewat dana Pokok Pikiran (Pokir). Tapi, ia memberikan catatan tebal: administrasi harus bersih. Sertifikat tanah dan kordinat lokasi hukumnya wajib ada.

Ia nampaknya trauma dengan urusan hukum yang sering menjerat pejabat gara-gara administrasi bantuan yang serampangan. "Ini demi keamanan bersama agar tidak ada korupsi administratif di kemudian hari," katanya mengingatkan.

Menutup pertemuannya, Alfres kembali memasang badan untuk wilayah Balinggi dan Torue. Di saat daerah lain berebut investasi tambang, ia justru menutup pintu rapat-rapat. Baginya, sawah dan kebun durian jauh lebih berharga ketimbang lubang galian.

Balinggi harus tetap jadi lumbung pangan. Baginya, ketimbang mengurus izin tambang yang merusak lingkungan, lebih baik energi pemerintah difokuskan untuk menyambung akses jalan Sigi-Saosu. Logikanya sederhana: jalan bagus, hasil tani lancar, rakyat pun kenyang. Tanpa harus merusak tanah leluhur dengan alat berat.

Begitulah Alfres. Lugas, tapi tahu betul di mana posisi jantung ekonomi rakyatnya sedang berdenyut—atau dalam kasus durian montong ini, sedang kembang kempis.

Legislatif Hadir Langsung di Sausu Trans saat TMMD ke-128 Resmi Dibuka