APBD Parigi Moutong 2026 terjepit. Gaji PPPK Rp900 miliar, belanja modal hanya Rp23 miliar. Efisiensi drastis jadi solusi.
Fraksi NasDem nilai proyeksi APBD Parimo 2026 Rp1,7T realistis, tapi tekankan inovasi PAD dan belanja prioritas untuk rakyat.
Fraksi Perindo tekankan disiplin fiskal dan prinsip money follow program dalam KUA 2026 Parigi Moutong. UMKM harus dilindungi.
APBD Parigi Moutong tersedot Rp900 miliar untuk gaji PPPK. Pusat tolak tanggung jawab. Bupati Erwin minta solusi dari Jakarta
Dedi Mulyadi menemukan perbedaan data keuangan Jabar. Kemendagri catat Rp 2,6 T, bukan Rp 4,1 T seperti klaim Menkeu Purbaya.
Dedi Mulyadi tolak tudingan dana APBD Jabar Rp4,17 T mengendap. Menkeu Purbaya tegaskan data dari BI. Siapa yang benar?
Rp 234 T dana APBD menganggur di bank. Kutai Barat simpan Rp 3,2 T. Menkeu: Bukan soal uang, tapi kecepatan eksekusi belanja daerah
Gubernur Sulteng pimpin evaluasi APBD 2025. Peringatan keras: jangan percaya laporan, cek lapangan. Pemerataan desa jadi prioritas 2026.
Pemkab Donggala terjepit anggaran Rp81 miliar untuk gaji PPPK, hanya 700 terbayar, opsi honorer & tunda seleksi jadi jalan keluar.
Perbandingan mencolok antara DAU dan DAK di Parigi Moutong menyoroti strategi efisiensi anggaran 2025 dan prioritas pembangunan daerah.