APBD Parigi Moutong 2026 Terjepit: Gaji PPPK Nyaris Rp900 Miliar, Belanja Modal Hanya Rp23 Miliar - Efisiensi Mendesak

Sulawesitoday - Kas daerah menipis. Transfer Ke Daerah (TKD) berkurang signifikan. Di sisi lain, belanja pegawai membengkak. Khususnya untuk gaji PPPK mencapai Rp900 miliar. Situasi ini memaksa Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong melakukan efisiensi drastis dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026.

Proyeksi pendapatan daerah tercatat Rp1.720.011.919.287. Angka yang tak jauh berbeda dengan proyeksi belanja sebesar Rp1.713.011.919.287. Selisih tipis ini mencerminkan ruang fiskal yang kian menyempit. Padahal, kebutuhan pembangunan infrastruktur masih menumpuk di berbagai sektor.

Yang mencuri perhatian adalah komposisi belanja. Belanja operasi mendominasi dengan nilai Rp1.381.668.878.592. Sementara belanja modal hanya Rp23.180.126.715. Kesenjangan ini menimbulkan pertanyaan: Bagaimana pembangunan bisa berjalan cepat jika modal sangat terbatas?

• Apa Strategi Penyelamatan APBD?

Wakil Ketua DPRD Parigi Moutong, Sayutin Budianto Tongani, memberikan penjelasan tegas. "Kita harus selamatkan PPPK," ujarnya. Sejak pengangkatan gelombang ketiga, dana cadangan untuk gaji PPPK sudah dialokasikan sejak APBD 2020. Setiap tahun anggaran ditambah. Akumulasinya kini mencapai angka fantastis.

Tongani menegaskan DPRD sangat mengapresiasi langkah efisiensi mendalam. "Program seremonial harus dipangkas," katanya. Perjalanan dinas dikurangi drastis. Biaya makan-minum dan kegiatan non-esensial dipotong. Ini bukan pilihan, tapi keharusan.

"Kalau tidak, kita tidak mampu biayai," tambah politisi yang akrab disapa Sayutin itu. Namun ia menjamin program prioritas tetap berjalan. Program pembangunan tidak ditinggalkan. Hanya program yang sifatnya seremonial dan kurang berdampak yang akan dieliminasi.

• Mengapa Belanja Modal Begitu Kecil?

Dominasi belanja operasi mencapai 80 persen dari total belanja. Ini angka yang mengkhawatirkan. Belanja modal yang hanya 1,3 persen dinilai belum mampu mendorong percepatan pembangunan infrastruktur. Jalan rusak, jembatan butuh perbaikan, fasilitas publik perlu renovasi. Semua memerlukan dana modal yang memadai.

Struktur anggaran seperti ini mencerminkan dilema klasik. Pemerintah daerah terjerat antara kewajiban membayar gaji dan kebutuhan membangun. Ketika pendapatan daerah stagnan bahkan cenderung menurun, pilihan menjadi semakin sulit. Efisiensi bukan lagi wacana, melainkan keniscayaan.

• Apakah Efisiensi Cukup?

DPRD menyatakan dukungan penuh terhadap langkah efisiensi. Komitmen ini bukan sekadar retorika politik. Melainkan kesadaran kolektif bahwa kondisi fiskal memang mendesak. Program-program yang selama ini berjalan akan dievaluasi ulang. Yang tidak prioritas akan ditunda atau dihapus.

"Efisiensi di program-program lain harus dilakukan," tegas Tongani. Ia menyebut perjalanan dinas sebagai salah satu pos yang akan dikurangi tajam. Program seremonial yang menghabiskan anggaran besar tanpa output jelas akan dihentikan. Begitu pula dengan biaya operasional yang dinilai boros.

Namun pertanyaan kritisnya: Apakah pemangkasan itu cukup? Dengan gap belanja modal yang sangat besar, efisiensi pada pos-pos kecil mungkin tak akan signifikan. Dibutuhkan langkah struktural lebih berani. Seperti restrukturisasi belanja pegawai atau mencari sumber pendapatan alternatif.

• Tantangan ke Depan

Parigi Moutong bukan satu-satunya daerah yang menghadapi masalah serupa. Banyak kabupaten/kota mengalami situasi yang sama. TKD berkurang, belanja pegawai membengkak, ruang fiskal menyempit. Pola ini mencerminkan problem sistemik dalam pengelolaan keuangan daerah.

Yang membedakan adalah bagaimana respons pemerintah lokal. Parigi Moutong memilih jalur efisiensi dengan tetap menjaga komitmen pada pegawai PPPK. Pilihan yang manusiawi namun penuh resiko. Sebab, pembangunan infrastruktur yang lambat bisa berdampak pada pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Baca Juga: Fraksi Gerindra Desak Keseimbangan Anggaran di Parigi Moutong, Infrastruktur Jangan Tinggalkan Kualitas SDM