Sulawesitoday - Sidang pembahasan anggaran daerah kembali memantik perdebatan serius.** Fraksi Gerindra mengangkat isu krusial: bagaimana menyeimbangkan pembangunan fisik dengan peningkatan sumber daya manusia. Pertanyaan mendasar itu mengemuka saat rapat paripurna membahas arah kebijakan anggaran tahun mendatang.
Suara kritis datang dari barisan Gerindra. Mereka menuntut penyusunan APBD tepat waktu. Transparansi harus dijaga ketat. Akuntabilitas tak bisa ditawar. Tiga pilar itu menjadi fondasi pengawasan mereka terhadap eksekutif.
"Perangkat daerah harus aktif," tegas juru bicara fraksi. Alokasi belanja diminta tepat sasaran. Bukan sekadar angka di kertas. Melainkan solusi nyata bagi masyarakat.
-
Infrastruktur atau Manusia: Mana yang Prioritas?
Pertanyaan klasik itu kembali mengemuka. Fraksi Gerindra menyoroti ketimpangan alokasi. Pembangunan jalan dan jembatan memang penting. Namun, kualitas aparatur sipil negara tak kalah krusial. Kedisiplinan ASN bahkan menjadi sorotan tajam.
"Jangan sampai infrastruktur megah," kata salah satu anggota fraksi. "Tapi pelayanan publik amburadul." Kritik pedas itu mengundang anggukan dari sejumlah fraksi lain.
Keseimbangan menjadi kata kunci. Bukan memilih salah satu. Melainkan mengintegrasikan keduanya dalam satu nafas kebijakan. Pembangunan berkelanjutan menuntut fondasi ganda: fisik dan manusia.
-
Daftar Panjang Keluhan Warga
Fraksi Gerindra tak datang dengan tangan kosong. Mereka membawa aspirasi konkret dari konstituen. Daftar itu cukup panjang dan beragam.
Pertama, pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah kabupaten. Tak hanya di pusat kota. Daerah pinggiran juga menjerit butuh perhatian. Jalan rusak di pelosok masih jadi mimpi buruk pengendara.
Kedua, penertiban hewan ternak berkeliaran. Sapi dan kerbau masih bebas melenggang di jalan protokol. Risiko kecelakaan mengintai setiap saat. Pedagang kaki lima juga perlu diatur lebih sistematis.
Ketiga, perawatan Pasar Sentral Parigi. Kondisinya memprihatinkan, kata mereka. Atap bocor di beberapa titik. Drainase tersumbat saat hujan. Pedagang mengeluh setiap musim penghujan tiba.
Usulan pembangunan Masjid Agung Kabupaten masuk daftar keempat. Simbol religiositas sekaligus landmark kota. Warga menanti realisasinya sejak lama.
Kelima, pembangunan trotoar di Jalur Dua Bambalemo-Petapa. Pejalan kaki butuh ruang aman. Saat ini mereka terpaksa berbagi dengan kendaraan bermotor.
Terakhir, antisipasi pohon rawan tumbang. Beberapa pohon tua di kawasan kota mengancam. Angin kencang bisa membuatnya roboh kapan saja.
Respons Pemerintah: Realistis tapi Optimis
Artikel Terkait
Mahkamah Konstitusi Tutup Celah Polisi Aktif Isi Jabatan Sipil, Ini Dampaknya
Fraksi Perindo Desak Pemda Parigi Moutong Terapkan Money Follow Program dalam KUA 2026
Fraksi NasDem Soroti Proyeksi APBD Parimo 2026: Optimis Rp1,7 Triliun, Tapi Ada Catatan Keras
Rakyat Pesanggaran Bergerak: Gunung Dikeruk, Kami yang Menanggung Sengsara
Mahfud MD Tegaskan Putusan MK Berlaku Seketika: Polisi Aktif Harus Tinggalkan Jabatan Sipil