Wakil Bupati Abdul Sahid menanggapi dengan hati-hati. Dia sependapat soal keseimbangan pembangunan. "Percepatan infrastruktur harus beriringan dengan peningkatan SDM," ujarnya tegas. Penegakan disiplin aparatur juga jadi komitmennya.
Soal infrastruktur, janji datang dengan catatan. Pemerintah daerah berkomitmen menjangkau wilayah terpencil. Namun, kata Abdul Sahid, semuanya harus proporsional. Kemampuan fiskal daerah jadi pembatas realistis.
Penertiban hewan ternak dan PKL akan dijalankan. Sinergi dengan Satpol PP dan perangkat kelurahan sudah dirancang. Operasi bertahap akan dimulai bulan depan.
Untuk usulan pembangunan masjid agung, jawaban lebih diplomatis. "Akan kami masukkan dalam perencanaan tahun depan," kata Abdul Sahid. Pembangunan trotoar Jalur Dua juga masuk daftar tunggu yang sama.
Namun ada syarat penting: kemampuan fiskal. Pemerintah tak ingin gegabah. APBD harus cukup sebelum proyek dimulai. Realisme fiskal mengalahkan janji-janji manis.
-
Ketika Anggaran Jadi Medan Tarik-Menarik
Dinamika sidang anggaran selalu menarik diamati. Di satu sisi, legislatif menuntut banyak hal. Di sisi lain, eksekutif berusaha realistis dengan kantong yang terbatas.
Fraksi Gerindra memainkan peran pengawasan dengan baik. Mereka membawa suara rakyat masuk ruang rapat. Detail persoalan dipaparkan gamblang. Dari soal teknis seperti drainase pasar hingga isu strategis macam disiplin ASN.
Sementara pemerintah daerah berusaha menjawab dengan proporsional. Abdul Sahid tak memberi janji kosong. Dia paham betul keterbatasan anggaran. Tapi komitmen untuk memperbaiki tetap ditegaskan.
Perdebatan semacam ini sebenarnya sehat. Legislatif dan eksekutif saling mengontrol. Check and balances bekerja seperti seharusnya. Rakyat yang akhirnya diuntungkan.
-
Agenda Besar: Pembangunan Berkelanjutan
Di balik hiruk-pikuk perdebatan anggaran, ada agenda besar yang tersembunyi. Pembangunan berkelanjutan bukan sekadar jargon. Ia memerlukan komitmen jangka panjang dan konsistensi.
Keseimbangan yang disuarakan Fraksi Gerindra mencerminkan pemahaman itu. Infrastruktur tanpa SDM berkualitas hanya menghasilkan kemegahan semu. Sebaliknya, SDM hebat tanpa infrastruktur pendukung juga tak optimal.
Kabupaten Parigi kini berada di persimpangan. Pilihan yang diambil hari ini menentukan wajah daerah sepuluh tahun ke depan. Apakah jadi kabupaten dengan jalan mulus tapi pelayanan buruk? Atau sebaliknya?
Pertanyaan itu menggantung di ruang sidang. Jawabannya akan tertulis dalam dokumen APBD yang disahkan nanti. Angka-angka di sana bukan sekadar statistik. Melainkan cerminan prioritas dan visi pembangunan.
Masyarakat menunggu dengan harap-harap cemas. Mereka ingin pembangunan yang adil dan merata. Bukan hanya megaproyek di pusat kota. Tapi juga sentuhan di pelosok terpencil.
Sidang akan berlanjut pekan depan. Pembahasan per pos anggaran dimulai. Di situlah tarik-menarik sesungguhnya terjadi. Setiap rupiah akan diperdebatkan. Setiap program akan dikritisi.
Artikel Terkait
Mahkamah Konstitusi Tutup Celah Polisi Aktif Isi Jabatan Sipil, Ini Dampaknya
Fraksi Perindo Desak Pemda Parigi Moutong Terapkan Money Follow Program dalam KUA 2026
Fraksi NasDem Soroti Proyeksi APBD Parimo 2026: Optimis Rp1,7 Triliun, Tapi Ada Catatan Keras
Rakyat Pesanggaran Bergerak: Gunung Dikeruk, Kami yang Menanggung Sengsara
Mahfud MD Tegaskan Putusan MK Berlaku Seketika: Polisi Aktif Harus Tinggalkan Jabatan Sipil