DPRD Parigi Moutong membedah sengketa upah RS Anuntaloko. Terjepit anggaran minim, 26 pekerja kini kehilangan mata pencaharian.
Dugaan fee proyek 10% dan keterlibatan tambang ilegal Wakil Bupati Parigi Moutong memicu usulan hak angket DPRD. Akankah hukum tegak?
DPRD Parigi Moutong resmi ajukan hak angket untuk Wakil Bupati terkait dugaan tekanan pencairan dana proyek perpustakaan
DPRD Parigi Moutong kritik keras syarat rekrutmen RSUD Raja Tombolotutu Tinombo yang diskriminatif. Langgar UU Ketenagakerjaan & HAM.
Parigi Moutong cari fiskal baru dari durian dan kelapa. IPR tertunda di Gubernur. DPRD tegaskan tak naikkan PBB untuk rakyat
Fraksi Gerindra DPRD Parimo kembalikan usulan Pansus WPR ke Pemda. Golkar yang jadi pengusul utama justru minta penundaan kajian
Fraksi Gerindra menuntut keseimbangan antara infrastruktur dan SDM dalam sidang APBD. Wakil Bupati janji proporsional sesuai fiskal.
Fraksi NasDem nilai proyeksi APBD Parimo 2026 Rp1,7T realistis, tapi tekankan inovasi PAD dan belanja prioritas untuk rakyat.
Fraksi Perindo tekankan disiplin fiskal dan prinsip money follow program dalam KUA 2026 Parigi Moutong. UMKM harus dilindungi.
Fraksi Kebangkitan Bangsa DPRD Parigi Moutong mendesak pemerintah daerah. Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah menjadi keharusan. Bukan lagi