Legislator Chandra Setiawan Walk Out dari Paripurna, Protes Pejuang Pemekaran Parimo yang Dilupakan

Sulawesitoday - Rapat Paripurna LKPJ 2025 di DPRD Parigi Moutong itu sejatinya formalitas belaka. Rutinitas tahunan. Namun, suhu di ruangan mendadak naik beberapa derajat ketika Chandra Setiawan berdiri. Politisi PKB itu tidak sedang ingin berlama-lama duduk di kursinya yang empuk. Dia memilih keluar. Walk out.

Chandra bukan sedang merajuk karena kalah voting. Dia sedang membawa beban sejarah yang menurutnya mulai berdebu di rak kantor bupati dan dewan.

Sasarannya jelas: Hari Ulang Tahun (HUT) ke-24 Kabupaten Parigi Moutong yang sebentar lagi tiba. Bagi Chandra, perayaan itu bakal hambar—bahkan nyaris durhaka—jika para pejuang pemekaran hanya jadi catatan kaki yang terlupakan.

"Penghargaan ini bukan hanya untuk hari ini, tetapi untuk sejarah. Agar anak cucu mereka tahu bahwa ada peran besar yang pernah diperjuangkan," tegas Chandra sesaat sebelum meninggalkan ruangan.

Dia ingin ada skema yang jelas. Bukan sekadar undangan kertas biasa. Dia membayangkan para pejuang pemekaran itu didata ulang. Yang masih hidup dijemput. Diberi tempat duduk paling depan, kursi kehormatan. Diberi piagam yang bisa dipajang di ruang tamu rumah mereka dengan bangga.

Bagaimana dengan yang sudah wafat? "Berikan kepada ahli warisnya," katanya ketus.

Logika Chandra sederhana namun menohok. Daerah ini ada karena mereka. Maka, negara—dalam hal ini Pemda—harus hadir secara nyata. Tidak perlu muluk-muluk jika anggaran sedang cekak, tapi setidaknya ada penghormatan yang proporsional.

Namun, bukan hanya soal sejarah yang membuat Chandra jengkel hingga memilih angkat kaki. Ada urusan "dapur" DPRD yang dianggapnya sudah mulai bau hangus. Prinsip kolektif kolegial yang jadi ruh lembaga legislatif dirasakannya mulai luntur.

Chandra melihat ada kecenderungan keputusan paripurna—kasta tertinggi dalam pengambilan kebijakan dewan—justru dilemahkan oleh ego-ego individual. Ini yang dia sebut sebagai penjagaan marwah.

"Marwah lembaga ini ditentukan oleh sejauh mana kita menjaga keputusan yang kita hasilkan sendiri," ujarnya dengan nada rendah namun tajam.

Aksi walk out itu adalah sebuah pesan terbuka. Bahwa di balik gedung megah dan seragam rapi para anggota dewan, ada integritas yang harus dijaga. Juga ada sejarah yang tidak boleh dikhianati hanya demi urusan politik jangka pendek.

Rapat memang tetap berlanjut. Tapi kursi kosong yang ditinggalkan Chandra seolah menjadi pengingat bagi peserta rapat lainnya: bahwa di luar sana, para pejuang pemekaran mungkin juga sedang merasa "ditinggalkan".

Parigi Moutong sudah 24 tahun. Usia yang sudah dewasa. Harusnya sudah cukup matang untuk sekadar tahu cara berterima kasih. Kini bola ada di tangan pemerintah daerah. Apakah mereka akan terus membiarkan sejarah itu mnguap, atau mulai menuliskan nama-nama pejuang itu di tempat yang paling terhormat.

Sentilan Komisi IV DPRD Parimo, Berobat Gratis Pakai KTP Harus Diimbangi Mutu Layanan