Bantuan Hukum Gratis Sulteng Masuk Aplikasi, Kado Manis untuk Peresmian Nasional 8 April

Sulawesitoday - Urusan hukum itu seringkali seperti mengupas durian. Kelihatannya berduri dan susah, tapi kalau tahu celahnya, isinya sangat manis. Apalagi kalau yang dibahas adalah Durian Nambo yang masyhur itu.

Selasa kemarin, di tengah aroma harum durian saat pemeriksaan indikasi geografis di Kabupaten Banggai, ada agenda yang tidak kalah penting. Agendanya serius: memastikan rakyat miskin tidak buta hukum. Dan yang lebih penting lagi: semua bantuan hukum itu harus tercatat. Digital. Tidak boleh lagi pakai sistem "pokoknya sudah".

Momentumnya pas. Besok, 8 April 2026, Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan meresmikan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) secara nasional.

Kanwil Kemenkumham Sulteng tidak mau kecolongan. Kepala Kantor Wilayah, Rakhmat Renaldy, bergerak cepat. Dia ingin Sulawesi Tengah bukan cuma jadi penonton, tapi jadi pemain inti yang sistemnya paling rapi.

Maka, dikumpulkannya para camat dan lurah di Banggai. Komandannya di lapangan adalah I Putu Dharmayasa, Kadiv Pelayanan Hukum. Pesannya satu: semua layanan bantuan hukum gratis harus masuk aplikasi. Namanya app.posbankum.bphn.go.id.

"Melalui aplikasi ini, setiap layanan terdokumentasi dengan baik. Jadi kita tahu mana yang efektif, mana yang cuma sekadar laporan," ujar Putu di hadapan Camat Nambo, Zubhan Ahmad.

Gaya kepemimpinan Rakhmat Renaldy memang begitu. Terukur. Dia tahu betul bahwa di era sekarang, kerja keras saja tidak cukup kalau tidak dibarengi data. Keadilan harus bisa dipertangungjawabkan. Transparan. Akuntabel.

Selama ini, Posbankum memang jadi tumpuan. Terutama bagi masyarakat rentan. Mereka yang kalau kena masalah hukum, bingung mau mengadu ke mana karena kantong kering. Di sinilah negara hadir. Gratis.

Tapi, gratis bukan berarti asal-asalan. Itulah gunanya aplikasi tadi. Camat dan lurah dipaksa melek teknologi. Mereka adalah ujung tombak. Kalau ada warga yang butuh konsultasi hukum, laporannya harus masuk sistem. Biar pusat tahu, di pelosok Banggai sana, ada rakyat yang sedang dibela hak-haknya.

Rakhmat Renaldy sendiri sangat optimis. Baginya, Posbankum adalah wujud nyata kehadiran negara.

"Ini bukan sekadar layanan, tapi soal keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat," tegas Rakhmat. Beliau ingin memastikan saat peresmian oleh Presiden nanti, Sulteng sudah siap lahir batin. Baik sistemnya, maupun orang-orangnya.

Sinergi adalah kunci. Antara Kanwil, Pemerintah Daerah, sampai level desa. Memang butuh kerja ekstra untuk merubah kebiasaan manual ke digital. Kadang ada salah-salah klik, atau jaringan timbul tenggelam. Tapi itu proses.

Kemenkumham Sulteng Sebut 16 Organisasi Bantuan Hukum Terakreditasi Diberdayakan untuk Tingkatkan Akses Keadilan bagi Masyarakat

Memang, mengubah birokrasi itu mirip menikmati Durian Nambo. Perlu perjuangan membuka kulitnya yang tajam, tapi kalau sudah terbuka, manfaatnya luar biasa bagi masyarakat luas. Sulteng kini sedang menuju sana: melayani dengan hati, mencatat dengan teknologi.