Sentilan Komisi IV DPRD Parimo, Berobat Gratis Pakai KTP Harus Diimbangi Mutu Layanan

Sulawesitoday - Ruang rapat Komisi IV DPRD Parigi Moutong (Parimo) Senin 6 April 2026 itu agak panas. Bukan karena AC mati. Tapi karena data rumah sakit dan kenyataan di lapangan seperti air dan minyak. Tidak pernah ketemu.

​Pihak rumah sakit datang membawa laporan bagus: pelayanan sudah oke. Tapi I Ketut Mardika, anggota Komisi IV itu, punya tumpukan data yang berbeda. Isinya keluhan. Rakyat yang kecewa.

"Sedikit saja ada persoalan, masyarakat langsung mengadu ke DPRD. Artinya masih ada yang harus dibenahi," kata Ketut dengan nada yang tertahan, tapi tajam. Senin (6/4).

​Ketut rupanya sudah kenyang jadi "pelayan kedua". Begitu istilahnya. Begitu ada pasien yang terhambat di Puskesmas atau RS, ponsel anggota dewan yang berdering. Bukan ponsel pejabat dinasnya. Rakyat lebih percaya mengadu ke wakilnya ketimbang ke sistem yang katanya sudah digital dan serba mudah itu.

​Apalagi kalau sudah menyangkut nyawa. Ketut tak bisa lupa soal kasus bayi yang meninggal dan viral di media sosial itu. Kabarnya karena tidak dapat pelayanan layak. Bagi Ketut, viralnya kasus seperti itu adalah tamparan.

"Kalau sampai viral, berarti ada kepercayaan publik yang terganggu," ujarnya.

​Persoalan rujukan juga bikin dahi berkerut. Parimo punya rumah sakit. Fasilitas ada. Tapi entah kenapa, pasien sering kali "dibuang" ke luar daerah. Padahal, kapasitas lokal masih sanggup menampung.

"Kita punya rumah sakit sendiri, kenapa tidak dimaksimalkan dulu?" tanya Ketut.

Ini bukan cuma soal efisiensi, tapi soal harga diri daerah. Jangan sampai anggaran lari ke tetangga, sementara rumah sakit sendiri sepi pasien tapi ramai keluhan.

​Belum lagi soal dokter spesialis. Ternyata Parimo masih haus dokter. Spesialis THT, misalnya, masih barang langka. Bagaimana mau melayani dengan maksimal kalau ahlinya tidak ada? Akibatnya fatal: penanganan lambat, pasien makin menderita.

​Padahal, Pemerintah Daerah sedang bangga-bangganya dengan program berobat gratis cukup modal KTP. Ide yang mulia. Sangat membantu rakyat kecil.

Tapi, apa gunanya kartu sakti kalau saat di pintu RS, senyum perawat kecut atau dokter spesialisnya sedang tidak ditempat?

​Rapat dengar pendapat itu akhirnya berujung pada satu kesimpulan pahit: evaluasi total. Rumah sakit dan 24 Puskesmas di Parimo harus berkaca lagi. Jangan sampai jargon "berobat gratis" hanya manis di baliho, tapi pahit di ranjang pasien.

Legislator Ini Kritik RS Jadi Mesin PAD di Parigi Moutong: Keberhasilan Itu Kalau Angka Orang Sakit Bisa Ditekan!