Legislator Ini Kritik RS Jadi Mesin PAD di Parigi Moutong: Keberhasilan Itu Kalau Angka Orang Sakit Bisa Ditekan!

Sulawesitoday - Dulu orang takut sakit karena biaya dokter. Sekarang, setelah ada BPJS, ketakutan itu bergeser: takut tidak bisa makan saat menjaga keluarga di rumah sakit. Itulah potret getir yang dibedah dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPRD Parigi Moutong, Senin kemarin.

H. Wardi, anggota Komisi IV, meradang. Dia melihat ada lubang besar dalam program "Sehat Bersama" milik pemerintah daerah. Selama ini, anggaran habis untuk urusan ambulans. Padahal, urusan medis sudah "dimakan" BPJS.

"Hari ini orang tidak lagi terbebani biaya pengobatan, tapi biaya hidup keluarga yang menjaga pasien justru menjadi masalah serius," cetus Wardi dengan nada getir.

Logikanya sederhana. Pasien mungkin gratis tiduran di bangsal. Tapi siapa yang menanggung nasi bungkus istrinya? Siapa yang membayar biaya transportasi kalau harus dirujuk ke Palu, apalagi ke Makassar? Di situlah Wardi ingin negara hadir. Bukan sekadar gaya-gayaan punya ambulans baru.

Politisi ini punya hitung-hitungan yang konkret. Dia mengusulkan subsidi yang masuk akal: uang makan penjaga pasien Rp50.000 sehari. Kalau dirujuk ke Palu, tambah Rp100.000. Kalau harus terbang ke Makassar, ya mestinya Rp250.000. Angka-angka ini kecil bagi APBD, tapi raksasa bagi masyarakat di pelosok Sausu atau Moutong.

Wardi juga menyentil satu hal yang sering luput: kematian. BPJS itu urusannya dengan orang hidup. Begitu pasien meninggal di luar daerah, urusan selesai. Keluarga yang sedang berduka dipaksa pusing memikirkan biaya pemulangan jenazah. "Pemerintah daerah harus hadir menutup celah tersebut," tegasnya lagi.

Ada satu prinsip yang ditekankan Wardi dan ini sangat menohok. Dia menolak keras kalau rumah sakit dipaksa mengejar target Pendapatan Asli Daerah (PAD). Baginya, itu pemikiran sesat. Menjadikan orang sakit sebagai sumber duit daerah adalah tragedi kemanusiaan.

"Ukuran keberhasilan itu bukan tingginya PAD dari rumah sakit, tapi bagaimana angka orang sakit bisa ditekan," tandas Wardi.

Memang, mengubah pola pikir birokrasi tidak semudah membalik telapak tangan. Tapi kalau program kesehatan tidak menyentuh sampai ke dapur warga di desa, buat apa ada program "Sehat Bersama"? Nama programnya bagus, tapi implementasinya jangan sampai hanya sehat di atas kertas, tapi pusing di lapangan.

Mungkin pemerintah perlu belajar lagi. Bahwa kesehatan itu bukan cuma soal obat dan jarum suntik, tapi soal kepastian bahwa keluarga pasien tidak jatuh miskin hanya karena ingin sembuh. Semoga saja usulan ini tidak sekadar lewat di telinga para pengambil kebijakan di Parimo. Kita tunggu saja tindak lanjutnya.

Legislator Parigi Moutong: Anggaran Ambulans Rp1 Miliar Ada, Rakyat Jangan Dipungut Uang Bensin!