Legislator Parigi Moutong: Anggaran Ambulans Rp1 Miliar Ada, Rakyat Jangan Dipungut Uang Bensin!

Sulawesitoday - Uang satu miliar rupiah itu besar. Sangat besar. Tapi di Parigi Moutong, angka nolnya seolah menguap saat ambulans harus keluar dari parkiran Puskesmas. Masih ada warga yang dipaksa merogoh kocek Rp100 ribu hingga Rp500 ribu. Alasannya klasik: tidak ada uang bensin.

Senin kemarin, ruang Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPRD Parigi Moutong menghangat. Komisi IV memanggil semua "pemain" penting. Ada Dinas Kesehatan, BPKAD, 24 Kepala Puskesmas, Direktur Rumah Sakit, hingga BPJS Kesehatan. Agendanya cuma satu, tapi krusial: mengakhiri drama pungutan ambulans.

Arnold, Anggota Komisi IV, suaranya meninggi. Dia tidak habis pikir mengapa keluhan warga soal biaya rujukan masih saja nyaring terdengar. Padahal, ketuk palu anggaran sudah jelas. Pemerintah daerah sudah menyiapkan dana lebih dari Rp1 miliar untuk operasional ambulans, termasuk pengantaran jenasah.

"Jangan lagi ada cerita Puskesmas atau Rumah Sakit memungut uang dari masyarakat. Ada yang dipungut Rp100 ribu sampai Rp500 ribu hanya untuk bensin. Padahal anggarannya sudah ada," tegas Arnold dengan nada gusar.

Masalahnya memang sistemik. Ada penyakit lama yang disebut "dana talangan". Puskesmas sering beralasan uang negara belum cair, sementara pasien harus segera dirujuk. Akhirnya, dompet rakyat yang jadi sasaran. Arnold meminta BPKAD dan Dinas Kesehatan tidak lagi main-main dengan verifikasi anggaran. Aliran dana harus lancar, jangan tersumbat di meja birokrasi.

Dinas Kesehatan pun kini punya nahkoda baru. Kepala Dinas yang baru menjabat langsung diberi pekerjaan rumah berat: bongkar laporan pejabat lama. Cari tahu di mana letak macetnya koordinasi ini. Sebab, program "Berani Sehat" dan "Parigi Sehat" adalah janji manis Bupati yang tidak boleh dikotori oleh urusan duit bensin.

"Ini program langsung dari Bupati. Masyarakat harus merasakan layanan gratis, bukan malah dibebani biaya tambahan," lanjut Arnold.

Logikanya sederhana. Kalau klaim BPJS dioptimalkan dan koordinasi lintas sektor berjalan, tidak perlu ada warga yang menangis melihat dompetnya kosong usai memakai jasa ambulans.

DPRD tidak mau lagi mendengar alasan teknis yang berulang setiap tahun. Urusan bensin jangan sampai merusak nama baik daerah. "Ini masalah kecil tapi berdampak besar. Jangan sampai program prioritas daerah rusak hanya karena persoalan bensin," pungkasnya.

Kita tunggu saja. Apakah setelah RDP ini bensin ambulans benar-benar gratis, atau justru anggaranya yang tetap "habis" di tengah jalan. Semoga layanan kesehatan kita tidak lagi mogok di saat warga sedang butuh-butuhnya.

Utang Bansosda Parimo Meledak Rp 13 Miliar: UHC Jalan Terus, Tagihan Kok Malah Naik?