Utang Bansosda Parimo Meledak Rp 13 Miliar: UHC Jalan Terus, Tagihan Kok Malah Naik?

Sulawesitoday - Harusnya urusan kesehatan masyarakat miskin sudah selesai. Sudah ada Universal Health Coverage (UHC). Sudah ada pula program "Berani Sehat" kebanggaan Gubernur Sulawesi Tengah. Logikanya, beban daerah berkurang. Tapi di Parigi Moutong (Parimo), logika itu sedang sakit.

Bantuan Sosial Daerah (Bansosda) yang sejatinya mulai ditinggalkan justru meninggalkan "oleh-oleh" pahit: utang Rp 13 miliar. Dan yang bikin dahi mengernyit, angka ini justru melonjak signifikan pada tahun 2024. Saat sistem jaminan kesehatan nasional harusnya sudah menutup semua celah.

Persoalan ini meledak dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di ruang paripurna DPRD Parigi Moutong, Senin, 6 April 2026. Komisi IV mengundang Dinas Kesehatan untuk bertanya satu hal sederhana: kenapa utang ini tidak habis-habis?

"Utang Bansosda itu tetap ada," ujar Plt Kepala Dinas Kesehatan Parimo, Darlin, dengan nada datar namun serius.

Darlin blak-blakan. Angka Rp 13 miliar itu tersebar di tiga rumah sakit. Ada RSUD Buluye Napoa’e Moutong dan RSUD Raja Tombolotutu. Tapi juaranya satu: RSUD Anuntaloko Parigi. Di sanalah tumpukan tagihan itu paling menggunung.

Anehnya, Darlin sendiri seperti menerima warisan. Sejak dia menjabat, utang itu sudah nangkring di pembukuan. Setiap tahun dicicil lewat Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA), tapi bukannya lunas, eh, malah muncul temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). BPK sudah memberi lampu kuning: skema ini harus dievaluasi, alihkan saja semua ke UHC.

Cerita makin seru saat Bidang Anggaran BPKAD buka suara. Mulyati, sang Kepala Bidang, memberikan rincian yang bikin peserta rapat geleng kepala. Dulu, utang ini sempat menyentuh angka Rp 20 miliar. Pemda sudah kerja keras mencicilnya hingga tersisa Rp 6 miliar.

"Sudah dilunasi secara bertahap, sisa sekitar enam miliar," kata Mulyati di depan para anggota dewan.

Tapi di sinilah letak dramanya. Begitu memasuki tahun 2024, bukannya hilang, sisa utang itu justru memuai lagi. Lonjakannya tidak main-main. Terutama di RSUD Anuntaloko. Padahal, secara administratif, pengguna Bansosda seharusnya sudah menciut drastis karena warga beralih ke BPJS atau UHC.

Data lapangan berbanding terbalik dengan tagihan rumah sakit.

Kini, BPKAD memilih mengerem. Mereka tidak mau main bayar begitu saja. Tahun 2026 ini, anggaran pembayaran utang sengaja dikosongkan. Mulyati diperintahkan melakukan operasi senyap: pengecekan by name by address. Dia ingin memastikan apakah nama-nama yang berobat itu benar-benar ada, atau sekadar angka yang sengaja "dihidupkan" di atas kertas.

"Kami akan mengkroscek kemabli dengan semua pihak rumah sakit, terutama RSUD Anuntaloko," tegasnya.

Jaminan Tanah Minahasa untuk MOT Anuntaloko Parimo, Cara Kontraktor Cicil Dosa Temuan BPK

Publik kini menunggu. Apakah ini sekadar masalah administrasi yang semrawut, atau ada "penumpang gelap" di balik tagihan kesehatan warga miskin. Yang jelas, uang Rp 13 miliar bukan jumlah sedikit untuk daerah yang sedang berjuang menyehatkan warganya.