Sentilan JK Soal 'Ternak Mulyono' dan Jawaban Menunduk Jokowi, Saya Hanya Orang Kampung

Sulawesitoday - Politik memang soal siapa membawa siapa. Tapi di tangan dua tokoh ini, urusan masa lalu bisa jadi drama yang bikin dahi berkerut. Jusuf Kalla (JK) merasa punya saham besar. Tanpa dia, katanya, tidak ada Presiden bernama Jokowi. Tapi apa reaksi sang mantan Presiden di Solo? Ia memilih jurus "ilmu padi". Makin berisi, makin menunduk. Atau mungkin, makin ditekan, makin merendah.

Senin kemarin, 20 April 2026, suasana di Solo nampak biasa saja. Tapi pertanyaan wartawan tidak biasa. Mereka menagih jawaban atas pernyataan keras JK yang viral dua hari sebelumnya. JK, sang politisi kawakan asal Makassar itu, blak-blakan menyebut dirinya adalah sosok di balik layar yang menyeret Jokowi dari Solo ke Jakarta pada 2012.

"Siapa yang bawa Jokowi ke Jakarta? Saya yang bawa. Saya ke Ibu Mega," ujar JK dalam jumpa pers di Jakarta, Sabtu lalu.

Ceritanya seru. JK mengklaim sempat ditolak Megawati Soekarnoputri saat menyodorkan nama Jokowi untuk Pilgub DKI. JK gigih. Ia datang lagi, meyakinkan, hingga akhirnya restu itu turun. Logika JK sederhana saja: Tanpa kursi Gubernur DKI, jalan menuju Istana Negara mustahil terbuka.

Bahkan, JK menyentil fenomena di media sosial dengan istilah yang lagi tren. "Kasih tahu semua termul-termul (Ternak Mulyono) itu, Jokowi jadi presiden karena saya," tegas JK dengan nada bicara yang khas.

Lalu, bagaimana reaksi Jokowi?

Tokoh yang baru saja purna tugas itu tidak meledak. Tidak pula membantah dengan data-data politik yang rumit. Ia hanya tersenyum. Tipikal.

"Ya, saya ini bukan siapa-siapa. Saya orang kampung," ujar Jokowi pendek.

Kalimat itu sakti. Lugas. Ia memposisikan diri sebagai orang kecil di hadapan klaim besar sang mantan wakilnya. Jokowi seolah ingin mengatakan bahwa takdir dan rakyatlah yang menentukan, bukan sekadar "tiket" dari seorang promotor.

Polemik ini sebenarnya buntut dari bola salju yang menggelinding sejak ceramah JK di Masjid UGM. Ceramah soal konflik Poso dan Ambon itu berujung laporan polisi. JK merasa laporan itu dipicu oleh langkahnya melaporkan pihak lain terkait isu ijazah. Suasana makin panas, merembet ke urusan jasa masa lalu.

Dunia politik memang begitu. Tidak ada makan siang yang gratis, apalagi karir politik yang mulus tanpa sokongan. Namun, dalam jurnalisme yang sehat, publik diajak melihat bagaimana sebuah pengakuan jasa beradu dengan sikap rendah hati—atau setidaknya, citra rendah hati.

Kini publik tinggal menilai. Apakah benar Indonesia berhutang pada insting politik JK? Ataukah "orang kampung" dari Solo itu memang sudah punya garis tangan yang tak bisa dibendung siapapun?

Yang jelas, perdebatan ini bakal panjang. Di media sosial, para loyalis alias termul sudah mulai bereaksi. Sebagian membela, sebagian mencibir. Politik kita memang tidak pernah kekurangan bahan untuk digunjingkan di meja kopi.

Asal jangan lupa, di balik perseteruan para elit, nasib rakyat jelata harus tetap jadi menu utama pemberitaan. Jangan sampai isu "siapa berjasa pada siapa" menutupi urusan "siapa bekerja untuk siapa".