Jemput Bola di Unismuh Palu, Kanwil Kemenkum Sulteng Percepat Perlindungan Hak Cipta Civitas Akademika

Sulawesitoday - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah mengubah pola kerja birokrasi yang kaku. Mereka kini memilih mendatangi langsung sumber ide dan kreativitas di kampus hijau.

Layanan Kekayaan Intelektual (KI) kini hadir langsung di Gedung LPPM Universitas Muhammadiyah Palu pada Selasa, 5 Mei 2026. Langkah "jemput bola" ini menyasar ribuan karya yang lahir dari tangan dosen dan mahasiswa.

Kepala Kanwil Kemenkum Sulteng, Rakhmat Renaldy, memimpin langsung tim tersebut. Ia nampak didampingi Kepala Divisi Pelayanan Hukum, I Putu Dharmayasa, serta Kepala Bidang Pelayanan KI, Aida Julpha Tangkere.

Baca Juga: Parigi Moutong Percepat Layanan Hukum, Bupati Erwin Dorong Sidang Online hingga Pelosok Desa

Rakhmat menegaskan bahwa negara tidak boleh hanya duduk diam menunggu di balik meja kantor.

"Layanan Kekayaan Intelektual tidak boleh bersifat pasif," tegasnya di hadapan civitas akademika.

Baginya, kehadiran tim di lapangan adalah jaminan perlindungan hukum bagi setiap karya intelektual. Jurnal ilmiah, buku ajar, hingga skripsi mahasiswa kini mendapat jalur cepat untuk dipatenkan secara legal.

Kesibukan terlihat saat petugas melakukan verifikasi dokumen bersama para pemohon secara mandiri. Sesekali terjadi diskusi hangat mengenai teknis unggah data yang memerlukan koneksi internet yang setabil.

"Kami hadir untuk memastikan setiap karya mendapatkan perlindungan hukum yang layak," tambah Rakhmat. Ia ingin jumlah pencatatan Hak Cipta di Sulawesi Tengah meroket secara signifikan tahun ini.

Baca Juga: Gaduh Perpres Ekstremisme Baru, Netizen Desak Perampasan Aset Koruptor Ketimbang Awasi Keluarga

Kolaborasi dengan perguruan tinggi dipandang sebagai kunci utama penggerak ekonomi kreatif daerah. Sentra KI di kampus didorong menjadi garda terdepan dalam proses verifikasi awal dokumen pemohon.

Selain pendaftaran hak cipta, helpdesk khusus juga dibuka untuk konsultasi merek dan paten. Layanan terpadu ini diharapkan memangkas birokrasi yang selama ini dianggap rumit oleh para peniliti.

Pihak universitas kini diminta bergerak cepat melakukan pendataan karya unggulan di tiap fakultas. Keamanan hukum atas karya bukan sekadar gengsi, melainkan aset ekonomi masa depan bagi sang pencipta.