Kasus Pajak Tambang Donggala, Kejati Sulteng Tetapkan Eks Kepala Bapenda Tersangka Korupsi

Sulawesitoday - Penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah membongkar kasus penyimpangan pemungutan pajak daerah pada aktivitas pertambangan di Kabupaten Donggala.

"Dua alat bukti yang cukup telah diperoleh, sehingga penyidik menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka," kata Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sulawesi Tengah Laode Abdul Sofian di Palu, Jumat, 7 Agustus 2026.

Mantan Kepala Bapenda Donggala Mohammad Fahri Oktafianes resmi terseret. Ia diduga memainkan aturan pajak sektor pertambangan selama menjabat pada periode 2019 hingga 2023.

Perusahaan swasta ikut terseret. Perkara ini melibatkan PT Batu Alam Sumber Sejahtera dan PT Juyomi Sinar Labuan.

Penyidik bergerak cepat. Serangkaian pemeriksaan marathon telah dilakukan tim kejaksaan untuk mengumpulkan bukti penjerat.

Aturan hukum berlapis disiapkan. Tersangka dijerat pasal korupsi dalam KUHP baru serta Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Baca Juga: Maut di Drag Race Kotamobagu, Enam Penonton Tewas Dihantam Mobil Balap

"Penyidik mendalami aliran penggunaan dana dan menelusuri kemungkinan kerugian keuangan daerah," ujar Laode Abdul Sofian di lokasi pemeriksaan.

Sektor keuangan daerah terguncang. Penyimpangan pajak tambang ini mencederai upaya peningkatan pendapatan asli daerah Donggala.

Fakta baru terus dicari. Kejaksaan membuka peluang adanya tersangka lain yang menikmati aliran dana haram tersebut.

Besaran kerugian belum dihitung. Kejaksaan masih menunggu audit resmi dari lembaga berwenang untuk menentukan angka pasti.

Transparansi menjadi kunci utama. Pihak kejaksaan berjanji mengusut tuntas skandal pertambangan ini tanpa tebang pilih.

"Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah berkomitmen menindak tegas korupsi yang merugikan masyarakat secara profesional," tegaskan Laode Abdul Sofian menutup keterangannya.