Kanwil Kemenkumham Sulteng Dorong Peningkatan Validitas Data melalui Evaluasi Survei Anti Korupsi dan Kualitas Pelayanan
Sulawesitoday- Kanwil Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Sulawesi Tengah mengambil langkah proaktif dengan menggelar rapat presentasi untuk memperbaiki validitas dan kualitas data survei persepsi anti korupsi dan survei persepsi kualitas pelayanan (SPAK-SPKP). Dipimpin oleh Kepala Kantor Wilayah, Hermansyah Siregar, rapat ini menyoroti pentingnya evaluasi yang menyeluruh terhadap survei demi memperkuat integritas dan kualitas layanan publik.
Menyempurnakan Proses Evaluasi Survei
Rapat tersebut menyoroti signifikansi reformasi birokrasi dalam menciptakan lingkungan birokrasi yang transparan dan efisien. Menurut Kepala Kantor Wilayah, Hermansyah Siregar, survei persepsi anti korupsi dan survei persepsi kualitas pelayanan merupakan instrumen penting dalam mempercepat upaya membangun zona integritas di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Tujuan utama survei ini adalah untuk memberikan gambaran yang akurat tentang kualitas pelayanan publik dan mengukur tingkat integritas di berbagai unit kerja.
Menghadirkan Ahli untuk Memperkaya Perspektif
Rapat tersebut juga dihadiri oleh narasumber ahli madya dari BPS Provinsi Sulawesi Tengah, Jefrie Wahido, yang memberikan wawasan mendalam tentang metode survei dan pengambilan sampel. Menurut Jefrie, evaluasi yang baik membutuhkan proses yang cermat dalam mengumpulkan dan menganalisis data, serta penyebaran informasi yang tepat.
Mendorong Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Dengan fokus pada evaluasi yang komprehensif terhadap survei, Kanwil Kemenkumham Sulteng berharap dapat meningkatkan validitas dan reliabilitas data survei, sehingga dapat memberikan pemetaan yang lebih akurat terhadap permasalahan yang ada. Upaya ini sejalan dengan komitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan publik dan memperkuat integritas dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan.
Melalui rapat presentasi ini, Kanwil Kemenkumham Sulteng menegaskan tekadnya untuk terus bergerak maju dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memberikan kontribusi yang nyata dalam upaya pemberantasan korupsi.
