Sementara itu, ratusan sekolah lainnya masih tertahan pada tahap pemenuhan dokumen dan pengunggahan berkas ke aplikasi.
Lambatnya penanganan masalah lahan ini membuat posisi Parigi Moutong semakin terjepit dalam antrean nasional.
Program revitalisasi tahun ini rencananya akan difokuskan pada penyediaan sarana air bersih dan perbaikan ruang kelas. Namun, skema swakelola masyarakat ini hanya bisa berjalan jika status lahan sekolah sudah benar-benar bersih dan tuntas.
Pihak dinas meminta kepala sekolah tidak menunda proses pembaruan dokumen hibah ke ahli waris yang sah. Kecepatan pemberesan dokumen tanah menjadi penentu apakah gedung sekolah akan diperbaiki atau tetap dibiarkan rusak.
"Jangan berharap diundang verivikasi kalau urusan tanah saja belum beres," tutur Ibrahim dengan nada tegas. Ia berharap para kepala sekolah lebih proaktif melakukan pendekatan kepada pemilik lahan atau ahli waris setempat.