View this post on Instagram
Sulawesitoday - Program Makan Bergizi Gratis terancam menjadi bumerang bagi mata uang garuda akibat tingginya ketergantungan menu harian pada komoditas pangan impor.
"Uang pajak rakyat Indonesia senilai satu triliun rupiah per hari justru mengalir untuk memperkaya petani Amerika Serikat dan Australia," kata pembuat konten ekonomi Bennix dalam unggahan video terbarunya, Juni dua ribu dua puluh enam.
Bennix menuturkan komoditas gandum untuk bahan baku mie ayam, roti, hingga tepung gorengan merupakan tanaman subtropis yang mustahil ditanam di tanah air.
Impor gandum nasional yang menembus angka enam puluh triliun rupiah setiap tahun dituding menjadi salah satu faktor utama yang terus menguras cadangan devisa.
Kondisi ini diperparah oleh menu tahu dan tempe yang pasokan kacang kedelainya masih mendominasi dari pasar luar negeri dengan nilai dua puluh lima triliun rupiah.
Baca Juga: Jejak Kontroversi Dadan Hindayana Sebelum Berompi Pink Kejagung
Langkah instan pemenuhan pangan harian ini memicu konversi massal mata uang lokal ke dolar Amerika Serikat demi membiayai belanja logistik dari luar negeri.
Sektor peternakan juga tidak luput dari sorotan tajam karena industri susu cair di dalam negeri ternyata masih mengandalkan kiriman impor hingga di atas tujuh puluh persen.
Aliran modal raksasa yang seharusnya berputar di level bawah terhenti di pedagang perantara tanpa memberi dampak kesejahteraan bagi para petani lokal.
Pemerintah melalui Kepala Badan Gizi Nasional didorong segera menerbitkan peta jalan tegas untuk membatasi ruang gerak komoditas impor di dapur umum.
"Manajemen baru harus berani menerapkan target komponen dalam negeri hingga seratus persen secara bertahap pada seluruh ekosistem menu makanan harian anak sekolah," ujar Bennix.
Pembatasan impor secara berkala dinilai mampu mengalihkan penyerapan anggaran jumbo ke sektor pertanian, peternakan mandiri, hingga wilayah tangkapan nelayan tradisional.
Pengalihan menu dasar ke pangan lokal seperti singkong dan ikan laut dipercaya menjadi kunci utama dalam menjaga kedaulatan ekonomi jangka panjang.