Sulawesitoday - Rombongan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Parigi Moutong Lintas Komisi melaksanakan kunjungan kerja darurat ke Direktorat Penanganan Darurat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Republik Indonesia di Jakarta pada Selasa, 23 Juni 2026. Langkah ini diambil untuk mempercepat penanganan kedaruratan pascabencana gempa bumi tektonik bermagnitudo M 6,7 dan banjir luapan yang melanda wilayah Parigi Moutong sepanjang Juni 2026. Delegasi yang dipimpin oleh Sutoyo, S.Sos. diterima resmi oleh Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Subbidang pada Direktorat Penanganan Darurat BNPB RI, Johan Fredi Pakpahan, S.Sos.
"Respons cepat ini bersifat mendesak," tegas Sutoyo.
Rentetan bencana alam telah melumpuhkan sebagian aktivitas warga. Sinergi anggaran dan logistik antara pusat dan daerah harus segera diputus dalam waktu singkat.
Dampak Kumulatif Bencana Alam di Parigi Moutong Juni 2026
Berdasarkan kompilasi data statistik kebencanaan terbaru, Kabupaten Parigi Moutong mengalami dua hantaman bencana sekaligus dalam waktu berdekatan. Aktivitas tektonik kuat memicu kerusakan fisik. Pada saat bersamaan, cuahan hujan ekstrem memicu kedaruratan hidrometeorologi.
Berikut adalah rincian dampak bencana di wilayah Kabupaten Parigi Moutong:
- Gempa Bumi Tektonik M 6,7: Berpusat di darat tenggara Palu. Mengakibatkan kerusakan rumah tinggal warga di Desa Torue dan Desa Tolai, serta merusak sejumlah fasilitas publik vital.
- Banjir Luapan Sungai: Melanda empat wilayah utama yaitu Kecamatan Parigi, Kecamatan Parigi Selatan, Kecamatan Parigi Barat, dan Kecamatan Balinggi.
- Kerusakan Sektor Pertanian: Merendam ratusan rumah penduduk, memutus akses infrastruktur jalan, dan menenggelamkan puluhan hektare lahan pertanian produktif.
Baca Juga: Banjir dan Gempa Parigi Moutong Juni 2026, 12 Desa Terdampak dan 92 Rumah Rusak
Empat Pilar Aspirasi DPRD Parigi Moutong ke BNPB Pusat
Dalam pertemuan koordinasi strategis di Jakarta, delegasi Lintas Komisi DPRD Parigi Moutong menyampaikan tuntutan terstruktur. Anggota dewan yang hadir meliputi Mohamad Irfain, SH., Imam Muslihun, S.Sos., Yushar, Arnol, SH., Rusno Tanriono, Hi. Wardi, SH., dan Hi. Sami. Mereka merumuskan penyelesaian ke dalam empat pilar penanggulangan bencana daerah:
1. Kebijakan dan Strategi Anggaran
Anggota dewan mempertanyakan mekanisme pengajuan penambahan Dana Siap Pakai (DSP) untuk kedaruratan. Mereka mendesak transparansi syarat terbaru pencairan dana hibah rehabilitasi dan rekonstruksi. Delegasi juga berkonsultasi mengenai regulasi pendampingan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) serta insentif pusat bagi daerah yang sukses menaikkan indeks ketahanan bencana.
2. Mitigasi dan Kesiapsiagaan Daerah
DPRD mendorong BNPB memfasilitasi pembaruan peta risiko bencana skala mikro. Kebutuhan mendesak di lapangan adalah pengadaan sistem peringatan dini (Early Warning System/EWS) banjir bandang di sungai-sungai rawan. Selain itu, dewan meminta penguatan program Desa Tangguh Bencana (Destana) di pesisir Teluk Tomini serta sertifikasi teknis personel BPBD kabupaten.
3. Kedaruratan dan Logistik Pascabencana
Wakil rakyat memperjuangkan percepatan distribusi logistik pusat saat akses transportasi darat terputus akibat tanah longsor. Wilayah terdampak membutuhkan tambahan armada perahu karet dan kendaraan amfibi. Skema percepatan bantuan hunian sementara (huntara) bagi pengungsi banjir menjadi prioritas yang disuarakan.
4. Rehabilitasi dan Rekonstruksi Infrastruktur