Pembahasan difokuskan pada status usulan pembangunan tanggul pengendali banjir dan normalisasi sungai yang telah diajukan ke pusat. Anggota dewan juga meminta asistensi program pemulihan ekonomi pada sektor pertanian dan perikanan yang rusak berat, serta mekanisme audit penggunaan anggaran agar tetap akuntabel dan patuh hukum.
Respons dan Komitmen BNPB RI
Plt. Kasubbid Direktorat Penanganan Darurat BNPB, Johan Fredi Pakpahan, menyambut baik langkah proaktif DPRD Kabupaten Parigi Moutong. BNPB memberikan atensi khusus karena posisi geografis wilayah tersebut.
"BNPB akan memprioritaskan asistensi terhadap Parigi Moutong. Wilayah tersebut berada di jalur sesar aktif dan memiliki kerentanan tinggi terhadap bencana hidrometeorologi," ujar Johan Fredi Pakpahan di Jakarta.
BNPB berkomitmen menyinkronkan standar operasional penentuan status tanggap darurat antara pusat dan daerah. Harmonisasi ini bertujuan agar dukungan logistik, armada evakuasi, dan realisasi dana bantuan kedaruratan dapat disalurkan secara cepat, tepat sasaran, dan akuntabel sesuai regulasi.
Melalui koordinasi intensif ini, DPRD Kabupaten Parigi Moutong menargetkan pemulihan cepat infrastruktur vital yang rusak, sekaligus membangun sistem kesiapsiagaan jangka panjang bagi masyarakat setempat.