Sulawesitoday - Pembangunan fisik Sekolah Rakyat di Kabupaten Parigi Moutong dipastikan mulai berjalan pada Oktober 2026 setelah seluruh dokumen administrasi dinyatakan lolos verifikasi nasional. Proyek strategis presiden ini mendadak mengalami lonjakan kuota daya tampung dari seribu menjadi dua ribu siswa per sekolah.
"Bulan Oktober insyaAllah pembangunan fisik akan dimulai oleh Kementerian PU setelah proses lelang selesai," kata Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono di Jakarta, Selasa, 21 Juli 2026.
Pemerintah pusat memberikan ruang ruang lebih besar bagi daerah. Langkah ini diambil demi mempercepat penuntasan masalah akses pendidikan di wilayah pelosok.
Kementerian Pekerjaan Umum segera mengambil alih proses pengerjaan konstruksi. Tahapan lelang resmi dijadwalkan selesai sebelum memasuki kuartal akhir tahun ini.
Dukungan penuh mengalir dari jajaran pemerintah daerah setempat. Seluruh jajaran siap mengawal pelaksanaan proyek hingga siap beroperasi penuh.
Baca Juga: 9,2 Hektare Sekolah Rakyat Parimo untuk Mimpi Anak Terpencil
"Pendidikan adalah kunci utama memutus rantai kemiskinan dan membuka pintu masa depan anak-anak kita," kata Bupati Parigi Moutong Erwin Burase, Selasa, 21 Juli 2026.
Kapasitas daya tampung gedung baru diperluas secara signifikan. Kebijakan ini mengikuti arahan terbaru kepala negara terkait pemerataan akses belajar.
Dua ribu anak siap ditampung dalam fasilitas pendidikan modern ini. Jumlah ini meningkat dua kali lipat dibanding rencana awal program.
Persyaratan administrasi kini telah selesai diverifikasi oleh tim pusat. Keberhasilan ini meloloskan daerah dari kriteria ketat seleksi penerima program.
Kolaborasi lintas lembaga menjadi kunci utama percepatan proyek nasional. Kementerian Sosial bekerja sama erat dengan Kementerian Pekerjaan Umum.
Fasilitas sekolah baru akan dilengkapi sarana penunjang terpadu. Kehadiran gedung modern diharapkan melahirkan sumber daya manusia berdaya saing.
"Kehadiran Sekolah Rakyat berkapasitas 2.000 siswa ini bukan sekadar pembangunan gedung, melainkan pembangunan fondasi peradaban," kata Erwin Burase, Selasa, 21 Juli 2026.
Pengawasan ketat terus dilakukan demi menjaga ketepatan target waktu. Pemerintah daerah berkomitmen memantau setiap proses lelang di pusat.