Diskusi Mendalam Mengenai Penguatan Ekonomi Syariah: Pemetaan Agenda Pembangunan 2025-2045
Sulawesitoday- Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah, Rudi Dewanto, memperkuat representasi gubernur dalam Diskusi Mendalam Mengenai Penguatan Ekonomi Syariah. Diskusi, yang berfokus pada penyelarasan muatan ekonomi syariah dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk periode 2025-2045, digelar melalui platform zoom meeting pada hari Kamis, 14 Maret 2024.
Fokus pada Pengembangan Ekonomi Syariah
Direktur Direktorat Infrastruktur Ekosistem Syariah KNEKS, Sutan Emir Hidayat, turut hadir dalam diskusi ini untuk mengampanyekan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Sebagai negara dengan populasi muslim terbesar dan institusi keuangan syariah terbanyak di dunia, Indonesia memiliki tanggung jawab untuk memperkuat ketahanan ekonomi nasional melalui pendorong ekonomi syariah.
Poin Penting yang Dibahas:
Pengembangan Produk Industri Halal: Upaya untuk membentuk ekosistem industri halal yang dapat memenuhi kebutuhan pasar nasional dan internasional.
Pengembangan Jasa Keuangan Syariah: Memperluas dan meningkatkan layanan keuangan berbasis syariah.
Pengembangan Keuangan Sosial Syariah: Membangun sistem keuangan yang berorientasi pada kesejahteraan sosial.
Pengembangan Bisnis dan Kewirausahaan Syariah: Mendukung pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di sektor syariah.
Pengembangan Infrastruktur Ekosistem Syariah: Memastikan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi syariah tersedia.
Selain itu, KNEKS berkomitmen untuk menyusun Master Plan Ekonomi Syariah Indonesia (MEKSI) 2025-2029, yang bertujuan untuk menyelaraskan RPJPN dan RPJPD. Rencana ini diharapkan dapat diresmikan sebelum pergantian atau pelantikan Presiden pada tahun 2024.
Partisipasi Para Pihak Terkait
Diskusi ini juga dihadiri oleh berbagai pihak terkait, antara lain:
Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Ekonomi dan Peningkatan Daya Saing, Sekretariat Wakil Presiden.
Deputi Bidang Ekonomi, Kementerian PPN/BAPPENAS.
Direktur Eksekutif KNEKS.
Direktur Perencanaan, Evaluasi, dan Informasi Pembangunan Daerah (PEIPD), Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri.
Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
Mereka semua secara aktif terlibat dalam diskusi melalui platform zoom meeting, menegaskan komitmen mereka untuk memajukan agenda ekonomi syariah di Indonesia sesuai dengan arah yang telah ditetapkan.