Sulawesitoday - Peneliti Pusat Studi Anti Korupsi (SAKSI) Universitas Mulawarman, Herdiansyah Hamzah alias Castro, mendesak penyidik Polda Metro Jaya untuk segera menindaklanjuti fakta persidangan dalam kasus dugaan pengamanan situs judi online (judol) yang menyeret nama mantan Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi Arie Setiadi.
Menurut Castro, tidak boleh ada perlakuan istimewa terhadap pejabat, apalagi bila bukti sudah terungkap di pengadilan.
“Jangan sampai fakta-fakta persidangan yang mengemuka dibiarkan mengendap begitu saja. Kita pernah melihat banyak kasus di mana pejabat tinggi disebut, lalu hilang tanpa jejak,” ucap Castro di Jakarta, Minggu (18/5/2025).
Dalam dakwaan yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum pada 14 Mei 2025 di PN Jakarta Selatan, terungkap bahwa Budi Arie disebut menerima 50% keuntungan dari praktik pemblokiran situs judol.
Eks pegawai Kominfo—sekarang Komdigi—menjelaskan bagaimana mereka memilah daftar blokir agar situs yang membayar aman beroperasi. Dari lebih 10.000 situs terproteksi tersebut, perputaran dana diperkirakan mencapai puluhan miliar rupiah.
Castro menilai proses hukum harus dikembangkan. “Harus diperiksa kembali, dipanggil lagi, lalu ditetapkan sebagai tersangka bila terbukti. Persamaan di mata hukum itu wajib,” tegasnya.
Ia juga menyoroti kemungkinan aliran dana tidak berhenti di level menteri. “Mungkin dana itu merambat lebih jauh, termasuk ke jaringan pendukung politik,” tambah Castro.
Hingga kini, belum ada penetapan tersangka baru maupun konfirmasi resmi dari Budi Arie. Sebelumnya, ia hanya diperiksa sebagai saksi pada Desember 2024. Kubunya membantah telah menerima uang haram tersebut.
“Surat dakwaan tidak menyebut beliau tahu apa pun soal itu,” ujar Handoko, Sekjen Pro Jokowi (Projo), Minggu (18/5/2025). Handoko menegaskan tuduhan tersebut merupakan upaya framing untuk merusak reputasi Budi Arie, yang kini menjabat Menteri Koperasi.
Dalam proses yang terbuka, masyarakat diharapkan menanti perkembangan resmi dari pengadilan. Castro menambahkan, penyidik wajib menelusuri tiap jejak transaksi.
Baca Juga: Viral Video Jatah Proyek Picu Penetapan Tersangka Kadin Cilegon Rp5 Triliun
“Kalau ada fakta baru, segera buka penyidikan lanjutan,” tutupnya.
Dengan sorotan publik yang kian menguat, langkah Polda Metro Jaya dalam mengusut tuntas kasus ini akan menjadi ujian independensi penegak hukum dan prinsip equality before the law bagi negara hukum.